Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
BANDUNG,– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memperkuat perekonomian desa agar masyarakat memiliki lebih banyak peluang kerja dan tidak tergoda tawaran pekerjaan berupah tinggi di kota maupun luar negeri.
Dedi Mulyadi menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP LPM RI di Gedung Merdeka, Kota Bandung.
KDM, sapaan Dedi Mulyadi, meminta LPM menjadi penggerak sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan.
"Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik," ujar Dedi, Minggu (9/8/2026).
Menurut Dedi, LPM juga dapat membantu pemerintah mempercepat penyaluran pendanaan dari provinsi ke desa. LPM perlu mengawal pembangunan desa dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Dedi menilai penguatan ekonomi desa menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan orang. Ia ingin desa mampu menciptakan sumber pendapatan yang cukup sehingga warga tidak perlu mencari pekerjaan melalui jalur yang berisiko.
"Saya mohon maaf. Ada warga Jabar yang bekerja di tempat hiburan di Maumere sebanyak 12 orang. Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi," jelasnya.
Dedi juga mengajak masyarakat Jawa Barat meninggalkan kebiasaan bermain judi online. Ia menyoroti besarnya perputaran uang judi online di Jawa Barat yang mencapai Rp2,5 triliun.
Selain judi online, Dedi menyoroti tingginya aktivitas pinjaman online yang juga membebani masyarakat. Ia meminta seluruh elemen masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dapat merusak ketahanan keluarga.
Dedi turut menyoroti peredaran tramadol yang kini menjangkau warung-warung di wilayah pedesaan. Ia meminta masyarakat membangun gerakan bersama untuk menghadapi peredaran obat terlarang tersebut.
"Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekadar kriminal, namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan," katanya.
Wakil Ketua Umum DPP LPM RI MQ, yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara menegaskan organisasi tersebut siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia hingga tingkat desa dan kelurahan.
Iswaramenyebut pelantikan pengurus dan Rakernas perdana LPM RI sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun agenda kerja lima tahun ke depan.
"Alhamdulillah acara ini dihadiri langsung oleh Menko Polkam, perwakilan dari Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi yang juga melakukan penandatanganan kerja sama, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memberikan motivasi kepada seluruh pengurus LPM," ujar Iswara.
Rakernas tersebut menghadirkan perwakilan LPM dari 33 provinsi serta sekitar 300 pengurus kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia.
LPM sebelumnya menggunakan nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Pemerintah kemudian mengubah nama lembaga tersebut menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Iswara mengatakan jajaran LPM mendapat pembekalan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta arahan dari Gubernur Jawa Barat mengenai pembangunan ke depan. Ia memastikan seluruh jajaran LPM RI akan mendukung program prioritas pemerintah, termasuk agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Kami siap menjalankan dan mengawal program-program Asta Cita Bapak Presiden hingga ke tingkat masyarakat," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Istihanah
Tag Terkait:
