Bahlil 'Haramkan' Orang Kaya Bermobil Mewah Pakai Pertalite, Kalau Motor?

Rencana pemerintah mengevaluasi kembali penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai memunculkan gambaran baru soal siapa yang nantinya berhak menikmati Pertalite. 

Menyusul hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti penggunaan BBM subsidi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, terutama pemilik kendaraan mewah.

Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi seluruh skema subsidi di sektor minyak dan gas bumi (migas) agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite," kata Bahli usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).

Menurut Bahlil, persoalan ketidaktepatan sasaran masih terjadi karena masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi masih ikut menikmati subsidi. Ia menyebut kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 masih mendapatkan subsidi Pertalite.

Baca Juga: Purbaya Tanggapi Destry Jadi Calon Tunggal Gubernur BI: Saya Pikir...

Karena itu, pemerintah kini menyiapkan sistem agar anggaran subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dapat dialokasikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Evaluasi tersebut juga tidak hanya menyasar Pertalite, tetapi seluruh subsidi migas.

"Semuanya lagi di-exercise. Kita pengin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran," ujar Bahlil.

Pembatasan subsidi nantinya disebut akan mempertimbangkan jenis kendaraan sekaligus kemampuan ekonomi pemiliknya. Bahlil menilai kendaraan mewah semestinya tidak menggunakan BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah.

"Gini, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi," ucap Bahlil.

Namun, rencana pembatasan tersebut tidak berlaku bagi pengguna sepeda motor. Bahlil memastikan kendaraan roda dua tetap dapat menggunakan Pertalite dan tidak akan terkena perubahan aturan dalam skema pembatasan yang tengah dikaji.

"Nggak, sepeda motor nggak dibatasi kok. Berarti nggak ada perubahan untuk sepeda motor," jelasnya.

Meski skema evaluasi mulai dibahas, Bahlil menyebut pemerintah belum menghitung berapa besar potensi penghematan yang bisa diperoleh dari pembatasan subsidi. Mekanisme akhirnya pun belum diputuskan.