Pidato Kenegaraan 2026 Tegaskan Arah Pembangunan Ekonomi

Great Institute menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 menegaskan arah pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kedaulatan nasional, penguatan kapasitas negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti Ekonomi Great Institute, Trisha Devita, mengatakan salah satu pesan penting dalam pidato tersebut adalah penegasan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir pembangunan. Menurutnya, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif, meningkatkan nilai tambah domestik, dan memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pidato Presiden memberi pesan yang cukup jelas bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka makro. Investasi harus menciptakan pekerjaan, kekayaan negara harus memberi manfaat kepada masyarakat, dan kebijakan ekonomi harus menjawab persoalan konkret rakyat,” kata Trisha.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahan telah dijalankan 121 kebijakan transformatif. Great Institute menilai tingginya intensitas kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai persoalan struktural.

Namun, Trisha mengingatkan percepatan kebijakan perlu diikuti penguatan tata kelola, kualitas data, koordinasi antar lembaga, serta evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.

Dari sisi makroekonomi, Presiden menyampaikan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

Sementara pada semester I 2026, investasi tercatat Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi Indonesia juga disebut tumbuh 5,45 persen pada semester pertama 2026.

Great Institute menilai capaian tersebut menunjukkan tren positif, tetapi kualitas investasi tetap perlu menjadi perhatian.

"Investasi tidak hanya perlu dilihat dari besarnya nominal yang masuk, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pekerjaan yang produktif dan berupah layak, meningkatkan nilai tambah domestik, serta memperkuat struktur ekonomi nasional,” ujarnya.

Selain investasi, pidato Presiden juga menempatkan kedaulatan pangan dan energi sebagai agenda strategis. Pemerintah menyampaikan pencapaian swasembada sejumlah komoditas pangan serta penerapan B50 yang disebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut berpotensi menghemat devisa sekitar Rp170 triliun. Great Institute menilai pengurangan ketergantungan terhadap impor dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional, tetapi keberlanjutannya harus ditopang produktivitas, efisiensi rantai pasok, serta keseimbangan harga bagi produsen dan konsumen.

"Kedaulatan pangan bukan hanya soal mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memastikan tata niaga pangan berjalan secara sehat dan efisien. Petani perlu memperoleh harga yang layak, praktik rente dan distorsi dalam rantai distribusi harus ditekan, sementara konsumen tetap mendapatkan harga yang stabil dan terjangkau,” kata Trisha.

Sementara itu, Presiden turut menyoroti penguatan pengelolaan kekayaan negara, koperasi desa, serta pembangunan manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, layanan kesehatan, dan digitalisasi bantuan sosial.

Great Institute menilai agenda tersebut penting untuk memperluas basis pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, efektivitasnya bergantung pada kualitas kelembagaan, ketepatan sasaran, transparansi, serta keberlanjutan pembiayaan.

"Program-program di bidang gizi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus dikawal secara ketat agar tidak menjadi ruang baru bagi kebocoran, penyimpangan, salah sasaran, maupun pemborosan anggaran,” tegasnya.

Menurut Trisha, arah pembangunan yang disampaikan Presiden menunjukkan upaya menghubungkan kedaulatan ekonomi, produksi domestik, pembangunan manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

"Presiden telah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari pertumbuhan dan investasi. Ke depan, ukuran keberhasilannya perlu semakin dilihat dari apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, pendapatan meningkat, daya beli terjaga, dan layanan publik membaik,” pungkasnya.