Danantara Bidik Gen Z Punya Rumah, DP Cuma 1 Persen dan Tenor 30 Tahun

Minat masyarakat terhadap program hunian yang ditawarkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sudah terlihat sebelum Danantara Housing Expo 2026 resmi digelar.

Sebanyak 880 unit hunian telah dipesan dalam periode pre-event dengan nilai transaksi yang disebut mencapai lebih dari Rp500 miliar.

Senior Director Sector Specialist Property & Real Estate Danantara Asset Management Dian Takdir Badrsyah mengatakan angka tersebut menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap program perumahan yang ditawarkan.

Pameran resmi Danantara Housing Expo 2026 sendiri akan berlangsung pada 27-30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK).

Salah satu kelompok yang menjadi sasaran program tersebut adalah generasi muda, termasuk Gen Z. Danantara menilai skema pembiayaan dengan uang muka atau down payment (DP) rendah dan tenor panjang dapat menjadi pintu masuk bagi anak muda untuk mulai memiliki hunian.

Dian mengatakan calon pembeli berusia di bawah 30 tahun dapat mulai mengambil kredit sejak usia produktif. Dengan tenor hingga 30 tahun, kepemilikan rumah diharapkan dapat diselesaikan sebelum memasuki masa pensiun.

"Untuk Gen Z dengan usia di bawah 30 tahun dia start untuk melakukan kredit, jadi diharapkan sebelum usia pensiunnya sudah selesai. DP itu hanya 1 persen," ujar Dian.

Skema tersebut menawarkan DP mulai 1 persen dengan suku bunga mulai 2,75 persen. Tenor pembiayaan juga dapat mencapai 30 tahun, sedangkan cicilan sejumlah hunian yang tersedia disebut berada di kisaran Rp1 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Dukungan pembiayaan juga datang dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan terdapat skema bunga berjenjang mulai 2,75 persen serta pembebasan biaya provisi, appraisal, dan administrasi selama pameran.

Baca Juga: Danantara dan Tugas Sejarah Transformasi Ekonomi Nasional bagi Keadilan Sosial

Menurut Aris, skema bunga berjenjang memungkinkan besaran pembayaran menyesuaikan dengan perkembangan pendapatan calon pembeli. Dengan demikian, pembiayaan dirancang agar dapat mengikuti kemampuan finansial konsumen.

Dari sisi pilihan properti, Danantara menyediakan lebih dari 130 ribu unit hunian. Managing Director Stakeholders Management BPI Danantara Rohan Hafas mengatakan unit tersebut berasal dari pengembang BUMN maupun swasta dan menyasar berbagai kelompok masyarakat.

"Lebih dari 130 ribu rumah akan tersedia di sana. Bentuknya ada yang landed, ada yang apartment, ada yang TOD, ada yang subsidi. Semua ada, jadi semua segmen pasar akan masuk ke situ," kata Rohan.

Sebanyak sekitar 130 pengembang terlibat dalam pameran tersebut. Dari jumlah itu, 12 pengembang merupakan perusahaan BUMN, sementara sisanya berasal dari sektor swasta.

Selain rumah tapak, pilihan hunian juga mencakup apartemen serta kawasan transit oriented development (TOD). Sejumlah proyek TOD yang ditawarkan berada di sekitar stasiun KRL maupun LRT sehingga memberikan alternatif bagi masyarakat yang mempertimbangkan akses transportasi umum.

Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Danantara menawarkan sekitar 49 ribu unit hunian. Rumah tersebut tersebar di Jawa dan luar Jawa serta mengikuti ketentuan pemerintah, termasuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sementara itu, hunian untuk segmen menengah dan premium mengikuti skema serta harga yang ditentukan oleh masing-masing pengembang. Pilihan tersebut membuat pameran tidak hanya menyasar masyarakat yang mencari rumah subsidi, tetapi juga calon pembeli dari segmen yang lebih luas.

Dengan jumlah unit yang besar, pilihan pengembang yang beragam, serta skema DP mulai 1 persen dan tenor hingga 30 tahun, Danantara mencoba memperluas akses kepemilikan hunian. Tingginya jumlah pesanan sebelum pameran resmi dimulai menjadi sinyal awal bahwa skema tersebut telah menarik perhatian calon pembeli.

Namun, besaran DP dan cicilan tetap bergantung pada jenis hunian, harga properti, skema kredit, serta kemampuan finansial masing-masing calon pembeli. Masyarakat juga perlu memperhatikan ketentuan pembiayaan sebelum mengambil keputusan pembelian.