Cuma Hal Biasa Saja, Istana Tak Lihat Ada Hal Istimewa di Demo 27 Agustus

Rencana Demo 27 Agustus yang akan digelar sejumlah elemen masyarakat tidak dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa oleh pemerintah. Istana menilai demonstrasi merupakan bagian dari dinamika yang wajar dalam negara demokrasi.

Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah tidak melihat adanya hal khusus di balik aksi unjuk rasa tersebut. Menurut dia, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan sesuatu yang sudah biasa terjadi di Indonesia.

Baca Juga: Kemarahan Warga di Medsos hingga Demo 27 Agustus, Pakar: Hal Biasa, Tak Selalu Jadi Tanda Bahaya

“Itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah, ya sering terjadi gitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial,” kata Qodari, dikutip Kamis (27/8/2026).

Qodari menegaskan negara ini merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Konsekuensinya, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, saran maupun tuntutan kepada pemerintah. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas, yakni harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan, tentunya dalam koridor aturan yang berlaku,” ucapnya.

Pemerintah menurutnya tidak mempersoalkan keberadaan aksi demonstrasi sepanjang pelaksanaannya tetap mengikuti aturan. Demonstrasi dipandang sebagai salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Ia tidak menyebut adanya situasi luar biasa yang membuat aksi tersebut berbeda dengan demonstrasi lainnya. Sebaliknya, pemerintah melihat unjuk rasa sebagai fenomena yang memang kerap muncul ketika masyarakat ingin menyampaikan pendapat secara langsung.

Diketahui, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Aksi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil itu mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.

GERAM merupakan aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Aksi dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB dan disebut sebagai bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran DPR RI.

Aksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai penyampaian pendapat, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam mengawasi kinerja DPR. GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil akan bergabung dalam aksi tersebut.

Baca Juga: Bukan Sebuah Kebetulan Ada Jokowi di Video Viral Ketum Projo Budi Arie, Ternyata Ada Agenda Khusus

Salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah meminta pimpinan anggota dewan turun langsung menemui massa untuk membuka ruang dialog. Aliansi tersebut meminta mereka tidak hanya memberikan respons melalui pernyataan atau komunikasi simbolis, tetapi hadir secara langsung untuk berdialog dengan peserta aksi.