Solar Subsidi Overkuota di 32 Provinsi, Aceh Tertinggi 73 Persen

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat serapan solar bersubsidi di 32 dari 38 provinsi telah melampaui ambang normal penyaluran. Aceh menjadi yang tertinggi dengan realisasi 73,03 persen dari kuota.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memaparkan kondisi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

''Konsumsinya cukup melebihi hampir seluruh provinsi di wilayah kepulauan, baik itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, maupun di Papua dan Maluku. Itu semua mengalami kenaikan," ujarnya.

Hingga 20 Agustus 2026, penyaluran solar bersubsidi secara nasional tercatat 12.444.517 kiloliter atau 61,4 persen dari perkiraan kebutuhan setahun.

Sumatera Melesat Paling Tinggi

Berdasarkan data BPH Migas, rentang penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar per pulau menunjukkan Sumatera sebagai wilayah dengan rentang tertinggi, yakni 60,97 persen hingga 73,03 persen.

Menyusul di belakangnya Maluku dan Papua pada rentang 63,08 persen sampai 71,07 persen, lalu Jawa-Bali 61,67 persen hingga 70,68 persen. Sulawesi tercatat 62,87 persen sampai 70,53 persen, Kalimantan 63,47 persen hingga 69,85 persen, dan Nusa Tenggara 65,31 persen sampai 67,28 persen.

Wahyudi menegaskan bahwa angka acuan yang dipakai lembaganya adalah 63,9 persen.

"Kalau kita reratakan year to date, kurang lebih penyaluran itu normalnya sekitar 63,9 persen. Jadi kalau di atas 63,9 persen, berarti indikasi kenaikan konsumsi masyarakat semakin meningkat," katanya.

Dengan patokan tersebut, tercatat 32 provinsi melampaui ambang normal penyaluran dengan Aceh menjadi tertinggi dengan realisasi 73,03 persen. Provinsi ini telah memakai 319.377 kiloliter dari jatah 437.329 kiloliter — terpaut lebih dari sembilan poin di atas rerata. 

Puncak Lonjakan Terjadi pada Agustus

Secara nasional, tren penyaluran harian solar bersubsidi menunjukkan kenaikan bertahap. Sebelum harga solar nonsubsidi naik, rerata penyaluran harian tercatat 50.624 kiloliter. Angka itu kini bergerak menjadi 58.271 kiloliter per hari, atau bertambah 7.647 kiloliter setiap harinya.

Wahyudi menyebut kenaikan tertinggi terjadi pada Agustus, yakni 15,10 persen.

Ia juga menandai sejumlah titik dengan pemenuhan solar yang menonjol, yaitu Surabaya dan sekitarnya, Medan, Palembang, Riau, Kalimantan, serta Makassar.

Logistik dan Sektor Produktif Jadi Pemicu

Wahyudi mengidentifikasi sejumlah faktor pendorong lonjakan konsumsi. Yang pertama adalah disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi yang masih lebar, sehingga masyarakat melakukan pergeseran penggunaan ke BBM subsidi dan kompensasi negara.

Faktor berikutnya adalah menggeliatnya aktivitas logistik.

"Ini penting untuk dicermati karena di triwulan dua ini kegiatan logistik terus terjadi peningkatan, baik itu untuk ekspor maupun impor, untuk didistribusikan kepada masyarakat di sekitar wilayah tersebut," ujarnya.

Pertumbuhan sektor produktif turut mengerek permintaan. Sektor perdagangan tumbuh 6,39 persen year to date, akomodasi dan makan minuman tumbuh 10,60 persen year to date, sementara pertanian tumbuh 3,8 persen year to date.

Wahyudi juga mengaitkan kenaikan konsumsi dengan implementasi program strategis pemerintah pada 2026 di bawah payung Asta Cita, antara lain koperasi nelayan merah putih, brigade pangan, dan food estate.

Minyak Tanah dan Pertalite Masih Aman

Secara nasional, BPH Migas memprognosakan kebutuhan JBT minyak solar sepanjang 2026 sebesar 20,27 juta kiloliter, dengan realisasi sementara 12,44 juta kiloliter.

Kondisi berbeda terjadi pada dua jenis BBM subsidi lainnya. Untuk JBT minyak tanah, prognosa ditetapkan 0,53 juta kiloliter dengan realisasi 0,33 juta kiloliter. Adapun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite diprognosakan 29,27 juta kiloliter dengan realisasi 18,23 juta kiloliter.

Baca Juga: Realisasi BBM Subsidi Berpotensi Lampaui Kuota, Solar Diprognosa Jebol 9,4%

Baca Juga: Airlangga Ungkap Pembatasan BBM Subsidi Sasar Jenis Kendaraan

"Untuk minyak tanah masih cukup aman. Posisi Pertalite juga cukup aman," sambungnya.

Menutup paparannya di hadapan Komisi XII, Wahyudi meminta dukungan parlemen agar distribusi BBM subsidi tetap terjaga hingga tutup tahun.

"Mohon dukungannya, semoga nanti sampai dengan akhir tahun 2026 tetap aman dan terkendali," tutupnya.