Budi Arie Buka Suara Andai Prabowo Tak Sampai 2029: Gibran Naik Auto Jadi Presiden 'Itu Konsekuensi Logis!'

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, akhirnya angkat bicara merespons polemik panas terkait pernyataannya soal 'percepatan politik sebelum 2029'.

Ia menepis keras tudingan berbagai pihak—termasuk kekhawatiran Partai Golkar—bahwa wacana tersebut merupakan bentuk makar atau upaya menggulingkan pemerintahan Prabowo-Gibran yang sah.

Dalam wawancara terbarunya, Budi Arie menegaskan bahwa analogi politik yang ia lontarkan sepenuhnya masih berjalan di atas rel demokrasi.

"Kalau mau (Pemilu) dipercepat dianggap makar, nggak dong," tegas Budi Arie saat tampil dalam podcast Gaspol, Kamis (27/8/2026).

Pernyataan Budi Arie semakin menarik perhatian ketika disinggung mengenai skenario secara konstitusi jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar harus berganti sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029.

Berdasarkan amanat konstitusi, ia menjelaskan, posisi Presiden secara otomatis akan jatuh kepada Wakil Presiden, yang dalam hal ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi skenario transisi kekuasaan tersebut, Budi Arie memberikan jawaban yang lugas.

Menurutnya, naiknya Gibran menggantikan Prabowo bukanlah sebuah konspirasi, melainkan ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Ya, itu konsekuensi logis. Kita serahkan semuanya kepada aspirasi dan kehendak rakyat," ujar Budi Arie.

Klarifikasi dari Ketum Projo ini hadir di tengah memanasnya spekulasi publik dan elite politik. Sebelumnya, elite Golkar memperingatkan agar wacana semacam ini segera diluruskan agar tidak memicu prasangka pengkhianatan terhadap konstitusi.

Di sisi lain, pengamat politik juga sempat menduga adanya skenario "panggung belakang" untuk mengamankan posisi Gibran.