Survei Poltracking Jadi Alarm Pemerintah, Bakom Akui Komunikasi Prabowo-Gibran Belum Maksimal

Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah mengakui komunikasi menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi setelah tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat menurun. Pemerintah pun berencana memperkuat komunikasi program agar informasi mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah lebih mudah diterima masyarakat.

Kepala Bakom Muhammad Qodari mengatakan komunikasi pemerintah harus dilakukan secara lebih intensif, maksimal, dan proaktif. Menurutnya, penyampaian informasi tidak cukup hanya dilakukan oleh satu lembaga, tetapi membutuhkan koordinasi antarkementerian dan lembaga.

“PR berikutnya adalah komunikasi. Jadi memang komunikasi kita ini harus lebih intensif, harus lebih maksimal, harus lebih proaktif,” ujar Qodari di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah survei Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di angka 55,1 persen. Hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tingkat kepuasan yang tercatat sebelumnya.

Bakom melihat kondisi tersebut sebagai salah satu alasan perlunya penguatan komunikasi pemerintah. Informasi mengenai program strategis dinilai harus disampaikan secara lebih terbuka dan berkelanjutan agar masyarakat mengetahui perkembangan maupun pembenahan yang sedang dilakukan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggelar konferensi pers mingguan. Forum tersebut akan digunakan untuk memberikan pembaruan mengenai perkembangan berbagai program strategis pemerintah kepada publik.

Dalam pelaksanaannya, kementerian dan lembaga akan diundang secara bergiliran untuk menyampaikan informasi mengenai program masing-masing. Dengan pola tersebut, Bakom ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi langsung mengenai kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.

Penguatan komunikasi juga akan diperluas hingga pemerintah daerah. Bakom memanfaatkan forum Bakohumas yang mempertemukan humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah untuk membangun jalur komunikasi yang lebih terintegrasi.

“Kita punya forum untuk bertemu bukan hanya dengan humas dari K/L tapi juga dengan pemerintah daerah, sehingga nanti dari pemerintah daerah kita juga bisa optimalkan jalur-jalur komunikasinya,” kata Qodari.

Menurut Qodari, komunikasi bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Pelaksanaan program juga harus diperbaiki apabila ditemukan persoalan di lapangan.

Ia mengakui sejumlah program pemerintah masih menghadapi persoalan teknokrasi. Namun, pemerintah disebut terus melakukan perbaikan agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.

“Memang ada beberapa program punya problem teknokrasi, tapi itu sekarang sedang diperbaiki. Contoh paling nyata kan soal MBG, bagaimana sekarang ada banyak perbaikan yang dilakukan oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN),” ujar Qodari.

Qodari mencontohkan pembenahan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dan pemberian sanksi kepada kepala SPPG. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme agar masyarakat dapat ikut memantau menu MBG yang diberikan.

“Dan beliau sangat tegas, ada SPPG yang ditutup, ada kepala SPPG yang disanksi ya. Banyak sekali program-programnya, termasuk juga membuat program agar menu-menu MBG itu bisa dipantau oleh masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Siapkan Kopdes Merah Putih untuk Distribusi Barang Subsidi, Puluhan Ribu Segera Beroperasi

Untuk memperkuat penyampaian informasi sekaligus koordinasi program, Bakom akan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Koordinasi tersebut diharapkan membuat komunikasi pemerintah lebih cepat merespons persoalan yang muncul sekaligus memberikan informasi mengenai perkembangan program kepada masyarakat. Qodari menegaskan pemerintah akan menjalankan komunikasi secara lebih aktif setelah hasil survei menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kepuasan publik.

“Intinya kita akan lebih proaktif dan lebih intensif lagi dalam komunikasi,” pungkas Qodari.