Singgung Tuduhan Kudeta Jokowi dan Budi Arie, Mahfud MD: Gak Mungkin Kan Analisis Biasa...

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi spekulasi yang berkembang terkait Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dan Eks Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Ia menjadi sorotan setelah beredarnya video mengenai kemungkinan percepatan pemilu atau pergantian presiden sebelum 2029.

Mahfud meminta publik tidak gegabah dalam membaca persoalan, khususnya terkait dengan dugaan kudeta. Menurutnya, pembicaraan mengenai kemungkinan percepatan pemilu tidak serta-merta dapat diartikan sebagai tindakan untuk menjatuhkan pemerintahan.

Baca Juga: Jokowi Sindir Pihak Suka Salah Gunakan Kekuasaan, PDIP: Sedang Menasihati Dirinya Sendiri?

"Jangan gegabah menuduh wah Budi dan Pak Jokowi mau kudeta, gak mungkin kan analisis biasa bahwa pemilu bisa dipercepat," jelas Mahfud, dikutip Rabu (2/9/2026).

Mahfud melihat persoalan itu dari dua sudut pandang, yakni hukum dan politik. Dari sisi hukum tata negara, ia menilai wacana atau analisis mengenai percepatan pemilu tidak secara otomatis merupakan tindak pidana maupun pelanggaran konstitusi.

Karena itu, menurutnya, tudingan bahwa kedunay sedang merancang upaya kudeta tidak dapat dilontarkan hanya berdasarkan adanya pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan jadwal politik.

Mahfud menilai penting untuk membedakan antara analisis politik, wacana, dan tindakan nyata yang memiliki konsekuensi hukum. Sebuah pernyataan mengenai kemungkinan terjadinya dinamika politik tidak dapat langsung disamakan dengan tindakan makar atau upaya menggulingkan pemerintahan.

Namun, Mahfud juga tidak melihat polemik tersebut sekadar sebagai peristiwa biasa. Di balik pernyataannya agar publik tidak gegabah menuduh adanya kudeta, ia justru menganggap kontroversi yang muncul patut dibaca dalam konteks permainan politik yang lebih luas.

Menurutnya, munculnya isu tersebut telah menghasilkan satu dampak nyata, yakni nama mantan presiden itu kembali menjadi bagian dari perbincangan besar publik. Berbagai pihak memberikan respons, media menyoroti isu tersebut, dan polemik pun berkembang jauh melampaui pernyataan awal.

Bagi Mahfud, kondisi itu memperlihatkan bagaimana sebuah isu politik dapat berkembang menjadi instrumen untuk membentuk perhatian publik. Karena itu, masyarakat juga diminta tidak hanya terpaku pada tafsir paling ekstrem mengenai adanya kudeta.

Sebelumnya, banyak pihak mengkritik pernyataan kontroversial dari Ketum Projo Budi Arie. Ia diketahui membuat pernyataan yang kemudian viral di media sosial. Dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), ia mengaku memiliki insting bahwa pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.

Budi Arie juga mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia membandingkannya dengan situasi menjelang perubahan besar pada akhir Orde Baru.

Baca Juga: Mahfud MD: Bersatulah, Buang, Hilangkan dan Singkirkan Pengalaman-Pengalaman Pahit Baru-baru Ini...

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," tegasnya.