Daftar Kementerian dan Lembaga yang Minta Tambahan Anggaran 2027

Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027 meski pemerintah telah menetapkan pagu anggaran masing-masing instansi. Pengajuan tersebut muncul dalam rangkaian rapat komisi DPR dengan mitra kerja yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sejak Senin (31/8) hingga Selasa (1/9).

Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga menyampaikan kebutuhan anggaran tambahan karena pagu indikatif yang diberikan Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas dinilai masih berada di bawah kebutuhan ideal. Besaran tambahan yang diminta pun beragam, mulai dari puluhan miliar hingga puluhan triliun rupiah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi salah satu instansi dengan usulan tambahan terbesar, yakni Rp157,76 triliun dari pagu Rp61,10 triliun. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan Rp22,1 triliun dari pagu Rp21,5 triliun, sementara Polri mengajukan tambahan Rp66 triliun dari pagu Rp139,19 triliun.

Kementerian Sekretariat Negara memiliki pagu Rp2,6 triliun dan mengusulkan tambahan Rp6,6 triliun. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengajukan tambahan Rp5,05 triliun dari pagu Rp1,4 triliun dan Kementerian Kehutanan meminta tambahan Rp4,68 triliun dari pagu Rp8,69 triliun.

Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki pagu Rp11,5 triliun dengan usulan tambahan Rp3,2 triliun. Kementerian Hukum juga mengajukan tambahan Rp837,18 miliar dari pagu Rp3,4 triliun, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tambahan Rp774,3 miliar dari pagu Rp1,4 triliun.

Di sektor penegakan hukum dan lembaga negara, Mahkamah Agung memiliki pagu Rp19,34 triliun dan meminta tambahan Rp7,9 triliun. Mahkamah Konstitusi mengusulkan tambahan Rp67 miliar dari pagu Rp360,8 miliar, Komisi Yudisial meminta Rp31,3 miliar dari pagu Rp201,09 miliar, sedangkan Komnas HAM mengajukan tambahan Rp99,3 miliar dari pagu Rp94,23 miliar.

Lembaga penyelenggara pemilu juga mengusulkan tambahan anggaran untuk 2027. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan Rp78,3 miliar dari pagu Rp4,68 triliun, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan tambahan Rp772,74 miliar dari pagu Rp3,74 triliun.

Komnas Perempuan tercatat memiliki pagu Rp39,30 miliar dan mengusulkan tambahan Rp14,9 miliar. Basarnas juga mengajukan tambahan Rp2,16 triliun dari pagu Rp1,56 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran tahun depan.

Baca Juga: Menhut Raja Juli Minta Tambahan Anggaran Rp4,68 Triliun ke DPR, Buat Apa?

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki pagu anggaran Rp2,52 triliun, sementara kebutuhan anggarannya mencapai Rp4,64 triliun. Dengan demikian, terdapat backlog atau kekurangan anggaran sebesar Rp2,12 triliun yang dinilai masih perlu dipenuhi.

Besarnya usulan tambahan dari sejumlah kementerian dan lembaga menunjukkan adanya kesenjangan antara pagu indikatif dengan kebutuhan yang diajukan masing-masing instansi. Selanjutnya, DPR bersama pemerintah akan membahas kemampuan fiskal serta prioritas program sebelum menentukan besaran anggaran final untuk 2027.