Kemenkeu Turunkan Pegawai ke Daerah, SPPG MBG Bakal Diawasi Bergilir

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pegawai Kemenkeu di daerah akan mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bergilir.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih efisien. Purbaya berharap pengawasan langsung di lapangan dapat membantu pemerintah memperbaiki skenario pelaksanaan program secara berkelanjutan.

"Sekarang untuk memastikan program itu menjadi efisien Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi. Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus skenarionya ke depan untuk MBG," kata Purbaya di Jakarta, Kamis.

Keterlibatan pegawai Kemenkeu membuat pengawasan MBG tidak hanya bertumpu pada Badan Gizi Nasional (BGN). Aparat Kemenkeu yang berada di daerah akan ikut melihat pelaksanaan SPPG secara bergantian untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan efisiensi yang ditetapkan pemerintah.

Purbaya mengatakan pengawasan tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah menekan kebutuhan anggaran MBG. Ia menyebut anggaran program yang sebelumnya mencapai sekitar Rp300 triliun per tahun telah mengalami beberapa kali penyesuaian.

Menurut Purbaya, anggaran MBG sempat berada di angka Rp260 triliun sebelum kembali turun menjadi sekitar Rp240 triliun. Pemerintah masih melihat kemungkinan efisiensi lebih lanjut hingga anggarannya dapat ditekan di bawah Rp200 triliun per tahun.

"Saya sudah bicara dengan Kepala BGN yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun," ujarnya.

Purbaya menyebut pembicaraan mengenai efisiensi tersebut telah dilakukan bersama Kepala BGN Sudaryono. Dengan adanya pengawasan dari Kemenkeu di daerah, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat terus dievaluasi sekaligus menemukan ruang untuk meningkatkan efisiensi.

Di sisi lain, BGN memastikan program MBG tetap diarahkan untuk memenuhi target pemenuhan gizi nasional pada 2027. Sudaryono sebelumnya menyampaikan target tersebut mencakup 72,4 juta penerima manfaat, mulai dari anak usia PAUD hingga SMA serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif BGN untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp232,8 triliun atau 96,95 persen untuk program pemenuhan gizi nasional dan Rp7,32 triliun atau 3,05 persen untuk dukungan manajemen.

Baca Juga: DPR Soal 664 Orang Keracunan MBG: Tidak Semua karena Kelalaian BGN

Dari target penerima tersebut, sebanyak 60,5 juta merupakan anak sekolah jenjang PAUD hingga SMA. Sementara itu, sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B mencapai 11,8 juta penerima.

Sudaryono mengatakan BGN akan terus memperbaiki tata kelola MBG agar pelaksanaan program berjalan sesuai target. Pembenahan tersebut menjadi penting karena pemerintah tidak hanya mengejar cakupan penerima, tetapi juga ingin memastikan anggaran yang digunakan memberikan manfaat secara optimal.

Dengan pengawasan yang melibatkan pegawai Kemenkeu di daerah, pemerintah kini menambah lapisan kontrol terhadap pelaksanaan SPPG. Evaluasi dari lapangan diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperbaiki mekanisme MBG sekaligus mendukung target efisiensi anggaran yang sedang dikejar pemerintah