Bupati Situbondo Tegaskan Komitmen Jaga Sektor Tembakau

Industri Hasil Tembakau (IHT) menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar bagi Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan keberlanjutan industri pertembakauan menjadi salah satu prioritasnya karena menyangkut bagian dari kehidupan warganya.

Dia menjelaskan, Situbondo sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar ketiga di Jawa Timur. Status ini menunjukan pentingnya keberlangsungan sektor pertembakauan bagi perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Ketidakpastian kebijakan terkait pembatasan industri tembakau dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan ribuan warga yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini. Dia menilai pembatasan ruang gerak IHT akan memicu permasalahan sosial dan ekonomi, mengingat belum tersedianya lapangan kerja alternatif yang sanggup menampung para pekerja pada sektor ini.

"Selama kita tidak bisa mengganti mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, artinya rentang ekonominya itu masih sangat bergantung kepada tembakau. Posisi saya jelas, saya akan membela rakyat saya untuk pekerjaan itu," ujarnya.

Menurutnya, posisi pemerintah pusat harus jelas dalam konteks isu pertembakauan. Rio pun mengingatkan pemerintah pusat bahwa kontribusi sektor pertembakauan terhadap pendapatan nasional tercatat sangat signifikan dengan sumbangan mencapai Rp218 triliun kepada negara. Angka capaian tersebut terbukti melampaui perolehan kontribusi dari sektor badan usaha milik negara (BUMN). Terlebih aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 seperti penetapan batas maksimal nikotin dan tar serta larangan perisa tambahan oleh Kementerian Kesehatan akan mengancam keberlangsungan sektor padat karya tembakau.

Ia pun menunjukkan dukungan terbuka terhadap pengembangan pertembakauan demi menjaga perputaran ekonomi di daerahnya. Sebab, aktivitas pertembakauan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Alokasi anggaran dari DBHCHT pun dimanfaatkan langsung untuk merealisasikan berbagai program pembangunan infrastruktur publik. Program lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa juga diberikan dari kucuran dana tersebut.

Rio menjelaskan, pemanfaatan dana bagi hasil pertembakauan di Situbondo telah diwujudkan salah satunya untuk penyediaan sarana fasilitas medis. Pada tahun lalu, pemerintah daerah berhasil membeli 38 unit ambulans bagi masyarakat desa yang bersumber dari alokasi DBHCHT. Sedangkan pada tahun anggaran 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp26,2 miliar.

Bahkan, dia mendorong kemudahan akses investasi dengan mengundang para pelaku usaha untuk mendirikan pabrik-pabrik rokok di Situbondo. Pihaknya juga menyiapkan agenda khusus bertajuk Hari Raya Tembakau sebagai bentuk perayaan untuk komoditas unggulan daerah tersebut.

Dengan munculnya perdebatan antara rezim penerimaan negara dan rezim kesehatan global, Rio dengan tegas menyatakan hanya berfokus pada kenyataan ekonomi di daerahnya. "Saya hanya masuk melihat realitas bahwa masyarakat Situbondo menganggap tembakau adalah rentang budaya selain rentang ekonomi. Itu posisi saya. Makanya stance saya jelas. Saya bagaimanapun akan mendukung itu," pungkasnya.