Keracunan MBG Kembali Merebak, Dapur Berbasis Sekolah Mulai Dipertimbangkan Lagi

Kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada pekan awal September 2026. Ratusan siswa dan guru dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan yang disediakan melalui program tersebut.

Peristiwa serupa dilaporkan terjadi di puluhan sekolah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, hingga Aceh. Data dari dinas kesehatan dan fasilitas medis setempat mencatat adanya siswa maupun guru yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Rangkaian kejadian tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap sistem penyediaan makanan MBG yang selama ini mengandalkan dapur tersentralisasi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan mendasar dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu opsi yang didorong adalah mengubah sistem penyediaan makanan dari dapur tersentralisasi menjadi dapur berbasis sekolah.

Charles menilai tingginya jumlah kasus keracunan menunjukkan persoalan yang perlu ditangani secara sistemik. Berdasarkan data per 2 September 2026, tercatat 50.059 korban dari 460 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

"Artinya hampir semua provinsi pernah mengalami kasus keracunan dalam dua tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota juga sudah pernah mengalami kasus akibat program MBG," ujar Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (4/9/2026).

Menurut Charles, penerapan dapur berbasis sekolah dapat memperpendek waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi siswa. Kondisi tersebut dinilai dapat membantu menekan risiko kontaminasi makanan.

Ia menyoroti ketentuan BGN yang mengharuskan makanan MBG dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Dalam periode tersebut, pengendalian suhu menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga keamanan makanan.

"Setelah empat jam, makanan di suhu ruang berada pada critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, risiko kontaminasi bakteri semakin tinggi," ujarnya.

Dengan dapur yang berada di lingkungan sekolah, waktu distribusi makanan kepada siswa dapat dipangkas. Sistem tersebut diharapkan membuat makanan lebih cepat dikonsumsi setelah proses memasak sekaligus memudahkan pengawasan terhadap penyimpanan dan penyajian makanan.

Charles juga menilai dapur berbasis sekolah tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan pangan. Sistem tersebut dinilai berpotensi mendukung aktivitas ekonomi di sekitar sekolah.

Bahan pangan untuk kebutuhan MBG dapat diperoleh dari pasar, peternak, maupun pemasok yang berada di sekitar sekolah. Dengan demikian, rantai pasok program dapat melibatkan pelaku usaha dan produsen pangan lokal.

Baca Juga: Kalau MBG Diganti ke Dapur Sekolah, Bagaimana Nasib SPPG yang Sudah Terlanjur Keluar Duit Banyak?

Namun, perubahan sistem tersebut juga perlu memperhitungkan keberadaan SPPG yang saat ini telah beroperasi.

Charles mengusulkan pemerintah memberikan ganti rugi kepada dapur SPPG yang sudah berjalan apabila nantinya sistem penyediaan makanan MBG dialihkan menjadi dapur berbasis sekolah.

"Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah, ya diganti kerugian saja. Pemerintah membayarkan sekali cukup, tidak lagi menjadi beban selama program berjalan," kata dia.

Usulan tersebut menjadi salah satu opsi yang muncul di tengah kembali terjadinya kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG. Perubahan pola penyediaan makanan diharapkan dapat memperkuat aspek keamanan pangan tanpa mengurangi tujuan utama program pemenuhan gizi bagi peserta didik.