Prabowo Perintahkan Seluruh Warga Punya Rekening BRI-BSI, Alasannya...

Presiden Prabowo Subianto membawa agenda besar soal akses keuangan masyarakat. Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, 7 September 2026, Prabowo meminta jajarannya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank.

Dorongan tersebut bukan sekadar agar masyarakat memiliki rekening, tetapi diarahkan untuk memperkuat inklusi sekaligus literasi keuangan. Pemerintah juga tengah menyiapkan sistem yang memungkinkan berbagai program bantuan nantinya disalurkan langsung ke rekening masyarakat.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kondisi inklusi keuangan Indonesia saat ini sebenarnya sudah cukup tinggi. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan mencapai 93,62%.

Baca Juga: Prabowo Butuh Lebih Banyak Menteri Seperti Teddy: Dia Bener Kerja, Gak Pencitraan

"Pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62%. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57&," katanya.

Meski capaian tersebut dinilai relatif baik jika dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pemerintah masih melihat ruang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Karena itulah, Prabowo meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terutama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), ikut menyiapkan rekening bagi masyarakat.

"Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening," ujar Airlangga.

Baca Juga: Ada Sinyal AHY Maju Pilpres 2029, Gerindra Bilang Begini

Dengan semakin luasnya kepemilikan rekening, pemerintah berharap masyarakat yang selama ini belum terhubung dengan layanan perbankan formal bisa mendapatkan akses yang lebih mudah. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mendorong peningkatan inklusi keuangan secara nasional.

Namun, pemerintah tidak hanya mengandalkan pembukaan rekening. Integrasi data juga disiapkan agar sistem kependudukan dapat terhubung dengan sistem pembayaran. Airlangga mengatakan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia (BI), terutama yang berkaitan dengan payment system dan gateway system.

"Data yang dipakai adalah data dari Dukcapil, dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya. Jadi menggunakan QRIS," ucap Airlangga.

Menurut Airlangga, pemadanan data tersebut menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk membuat tingkat literasi dan inklusi keuangan Indonesia meningkat lebih optimal dari capaian saat ini.

Ada pula alasan lain yang membuat kepemilikan rekening menjadi penting bagi pemerintah. Ke depan, berbagai program bantuan pemerintah direncanakan dapat disalurkan langsung ke rekening masyarakat.

Dengan sistem tersebut, masyarakat yang menjadi penerima bantuan tidak perlu hanya mengandalkan mekanisme penyaluran secara konvensional. Kepemilikan rekening yang lebih luas diharapkan membuat bantuan pemerintah dapat dikirim langsung melalui sistem perbankan.