Pemerintah Siapkan Rp11 Triliun untuk Buka Rekening 200 Juta Masyarakat

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk mendukung program pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 200 juta penduduk, dengan dana pembukaan sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar Rp11 triliun lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Airlangga menjelaskan, rekening tersebut nantinya akan dikonsolidasikan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggandeng sejumlah perbankan, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

“Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI,” katanya.

Pemerintah juga akan melihat mekanisme bagi masyarakat yang telah memiliki lebih dari satu rekening. Airlangga memastikan masyarakat yang sudah memiliki rekening sebelumnya tetap dapat mengikuti program tersebut.

“Yang punya multiple account juga nanti kita lihat,” ujar Airlangga.

Dia mengatakan, pemerintah akan menyiapkan pelaksanaan program tersebut dalam waktu dekat. Namun, mekanisme teknisnya masih akan dibahas bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dalam waktu dekat rollout-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK,” katanya.

Terkait anggaran, Airlangga menegaskan realisasi program tidak akan langsung dilakukan untuk seluruh target penerima. Pengalokasian anggaran akan dilakukan secara bertahap dan besaran tahapannya masih akan dibahas bersama BI dan OJK.

“Anggaran nanti kita bahas. Karena kan enggak semuanya langsung segitu. Nanti itunya secara bertahap,” ujar Airlangga.

Adapun dana pembukaan rekening sebesar Rp50.000 nantinya dapat ditarik oleh masyarakat. Airlangga menyebut dana tersebut memang dapat digunakan oleh pemilik rekening.

“Bisa ditarik (uang Rp50 ribunya),” katanya.

Baca Juga: Dukung Instruksi Prabowo, BSI Siap Perluas Rekening Perbankan hingga Pelosok

Untuk teknis pembukaan rekening, Airlangga mengatakan pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan. Prosesnya akan dilakukan secara otomatis dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya melalui data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Otomatis dapat. Nanti kita kerja sama dengan Dukcapil mengenai data-data NIK,” jelasnya.

Menurut Airlangga, mekanisme tersebut bukan hal yang sepenuhnya baru. Sejumlah bank seperti BRI dan BSI telah memiliki program yang dapat mendukung pelaksanaan pembukaan rekening tersebut. Pemerintah juga sebelumnya pernah menjalankan program yang menyalurkan dana secara langsung dari Menteri Keuangan ke rekening masyarakat.

“BI, Bank BSI maupun BRI sudah punya programnya. Dan sebetulnya kami pernah lakukan juga di periode sebelumnya dengan berbagai program yang direct dari Menteri Keuangan ke rekening masing-masing orang,” katanya.

Lebih lanjut, pemerintah masih menyiapkan regulasi sebelum program tersebut mulai dijalankan. Setelah pembahasan teknis dilakukan, regulasi akan disiapkan untuk masuk dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Selanjutnya, pemerintah akan menyusun timeline pelaksanaan program.

“Kita siapkan. Mungkin nanti sesudah dirapatkan teknis, kita siapkan regulasinya masuk dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif, baru setelah itu buatkan timeline-nya,” ujar Airlangga.

Airlangga berharap seluruh persiapan tersebut dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga program pembukaan rekening masyarakat bisa mulai berjalan sebelum akhir tahun.

“Insyaallah kita bisa mulai,” pungkasnya.