PSI: Mesti Dikaji Ulang, Subsidi Rute Luar Jakarta Bikin TransJakarta Rugi Puluhan Miliar!

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti kondisi keuangan hingga kerugian puluhan miliar rupiah yang dialami oleh PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Kondisi tersebut membuat pihaknya mempertanyakan kebijakan subsidi untuk sejumlah rute yang melayani wilayah di luar dari Jakarta.

Elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) August Hamonangan menilai banyak kebutuhan yang mestinya bisa dipenuhi oleh TransJakarta. Namun hal itu terkendala subsidi untuk rute luar wilayah dan oleh karenanya ia menyarankan hal tersebut untuk dikaji kembali.

Baca Juga: Jokowi Soal Praperdilan Berjilid-jilid Roy Suryo: Jangan Dong Ini Disalahgunakan

“Dalam beberapa kali penyampaian saat rapat, ternyata perusahaan ini merugi. Keadaannya itu bahkan, sampai tidak bisa menyetorkan dividen. Ruginya cukup besar sampai puluhan miliar kalau dikatakan dalam laporannya,” ujar August, dikutip Kamis (10/9/2026).

Menurut dia, kerugian tersebut perlu menjadi perhatian karena perusahaan tersebut juga masih membutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui penyertaan modal daerah (PMD) yang bersumber dari anggaran pemerintah. August mengingatkan bahwa anggaran tersebut pada akhirnya berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak.

“TransJakarta punya banyak kebutuhan. Kita tetap berikan dan setujui dalam bentuk pemberian penyertaan modal daerah atau PMD. PMD ini dihimpun dari uang pajak yang diberikan oleh warga kepada kita. Kalau larinya ke subsidi-subsidi rute di luar, ini tidak adil bagi mereka,” kata August.

August menegaskan, pihaknya tidak sepenuhnya menolak pemberian subsidi terhadap layanan TransJakarta. Termasuk apabila layanan tersebut harus menjangkau wilayah di luar administrasi dari Jakarta.

Namun, ia menilai besaran subsidi perlu disesuaikan ketika layanan sudah melewati batas wilayah DKI Jakarta. Menurutnya, skema subsidi tidak seharusnya diterapkan dengan besaran yang sama untuk seluruh perjalanan.

“Kalau sudah melewati batas wilayah, sebaiknya subsidinya disesuaikan kembali. Misalkan, subsidinya dikurangi Rp500 perak. Sehingga, tarif untuk menggunakan layanannya naik jadi Rp4.000. Jadi, subsidinya tidak dibuat sama,” ujarnya.

Ia menilai perlu ada pembagian beban yang lebih proporsional dalam penyelenggaraan transportasi umum lintas wilayah. Sebab, manfaat layanan juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah penyangga.

August bahkan merasa miris karena upaya memperluas layanan  ke daerah sekitar belum selalu mendapatkan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah setempat.

Baca Juga: AHY Akui Partai Demokrat Butuh Influencer Seperti Aldi Taher: Sebetulnya Kami Ingin Terus Menyapa...

Bagi August, penyesuaian tersebut diperlukan agar beban pembiayaan transportasi umum tidak seluruhnya ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.