Di Balik Didepaknya Purbaya, Viral Isu Perseteruan Soal 'Dana ke Daerah' dengan Menterinya Prabowo

Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi menteri keuangan kembali dikaitkan dengan isu mengenai hubungannya dengan salah satu menteri di Kabinet Merah Putih. Ia diduga memiliki perselisihan dengan orang kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto.

Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lukas Suwarso menyinggung isu yang disebutnya berkaitan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Persoalan tersebut disebut menyangkut kondisi keuangan pemerintah daerah dan dana yang disalurkan ke daerah.

Baca Juga: Aktivis 98: Purbaya Melakukan Tindakan Tak Selaras dengan Presiden Prabowo

Menurut Suwarso, perbedaan pernyataan mengenai jumlah daerah yang berpotensi mengalami kesulitan keuangan menjadi salah satu hal yang menarik perhatian.

“Jadi dia suka ngomong sendiri, barangkali ini ada kaitan dia perseteruan dia dengan Menteri Dalam Negeri ya, dana ke daerah,” terang Suwarso, dikutip dari Abraham Samad SpeakUp, Rabu (16/9/2026).

Suwarso kemudian membandingkan pernyataan daru Tito dan Purbaya. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai jumlah daerah yang menghadapi persoalan keuangan.

“Tito bilang, ada 90 daerah yang kemungkinan mengalami parah, nggak bisa bayar gaji. Tapi si Purbaya membocorkan bukan 90 daerah, tapi 490,” papar Suwarso.

Menurut Suwarso, perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menyoroti angka 490 daerah yang disebut dan menggambarkannya sebagai persoalan serius apabila benar berkaitan dengan kemampuan daerah membayar gaji pegawai.

“Nah, jadi ini hanya ingin menutupi dengan balsem problem riil yang sudah sangat parah. Bayangkan 490 daerah level kabupaten,” ucapnya.

Namun, klaim mengenai adanya perseteruan antara keduanya tersebut belum dapat dikonfirmasi. Purbaya sendiri telah membantah adanya gesekan dengan menteri dalam kabinet soal didepaknya ia dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya diketahui menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025. Setelah sekitar satu tahun, posisinya kemudian diberikan kepada Suahasil Nazara.

Suahasil sendiri bukan figur baru di Kementerian Keuangan. Sebelum ditunjuk sebagai menteri keuangan, ia merupakan wakil menteri keuangan dan sebelumnya pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Adapun Suahasil mengungkapkan bahwa presiden memberikan instruksi khusus mengenai arah pengelolaan keuangan negara. Ada dua hal yang ditekankan, yakni kesehatan keuangan negara dan kredibilitas instrumen fiskal pemerintah.

Baca Juga: Padahal Tuntut Rp206 Juta, Begini Reaksi Roy Suryo usai Cuma Dapat Rp5 Juta di Kasus Ijazah Jokowi

"Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," ujar Suahasil.