Industri Plastik Tertekan, Bea Masuk Bahan Baku 0% Masih Ditunggu

Industri plastik hilir masih menunggu realisasi kebijakan bea masuk impor bahan baku 0% di tengah kenaikan biaya produksi dan kebutuhan pembiayaan jangka pendek.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kebijakan tersebut belum terealisasi, sementara tekanan biaya mulai terlihat dalam laporan keuangan emiten plastik pada semester I/2026.

Sejumlah perusahaan mencatat kenaikan Cost of Goods Sold (COGS) sebesar 12%-52% secara tahunan, disertai peningkatan utang bank jangka pendek secara double digit.

“Kalau kenaikan COGS ini masih terus berlanjut maka dengan sendirinya dapat mengikis laba perusahaan, jadi kami masih menunggu realisasi PMK terkait bea masuk bahan baku 0% yang dapat membantu penurunan beban tersebut,” kata Henry, dikutip Senin (28/9/2026).

Meski demikian, kenaikan biaya belum menekan laba seluruh emiten. PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID), PT Primadaya Plastisindo Tbk (PDPP), dan PT Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI) masih mencatat pertumbuhan laba. Bahkan AKPI berbalik dari rugi menjadi laba. Sebaliknya, PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) dan PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) mencatat penurunan laba.

Menurut Henry, ruang industri untuk menyerap kenaikan biaya semakin terbatas karena ketergantungan pada bahan baku impor membuat harga komoditas, nilai tukar, dan kebijakan perdagangan langsung memengaruhi biaya produksi.

Biaya Bahan Baku hingga Bunga Menekan

Analis Sinarmas Sekuritas Yosua Zisokhi mengatakan kenaikan harga minyak dan gangguan pasokan naphtha berpotensi mendorong harga resin, sementara daya beli yang melemah membuat produsen sulit meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen.

“Pelemahan daya beli membuat perusahaan akan mengalami kesulitan untuk meneruskan kenaikan beban tersebut kepada konsumen akhir,” ujar Yosua.

Kebutuhan modal kerja yang meningkat juga menambah tekanan. Rata-rata emiten plastik kemasan mencatat kenaikan COGS lebih dari 14%, sementara utang jangka pendek, terutama pinjaman bank, turut meningkat.

Risiko semakin besar jika biaya pendanaan ikut naik. Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75%-4%. Menurut Yosua, kenaikan suku bunga global dapat mendorong biaya pendanaan domestik dan menambah beban bunga emiten.

“Ini akan berpotensi menekan volume penjualan yang berpengaruh pada kinerja keuangan. Selain itu, suku bunga the Fed yang meningkat dapat memicu suku bunga Bank Indonesia meningkat pula, sehingga beban bunga emiten juga meningkat,” katanya.

Baca Juga: Menperin: Industri Manufaktur RI Masih Banyak Nganggur meski Pasar Jumbo

Baca Juga: Pasar Halal RI Hampir Rp6.000 Triliun, Menperin: Industri Lokal Jangan Cuma Jadi Pasar

Baca Juga: Danantara Siapkan BUMN Tekstil Baru, Bakal Gandeng Perusahaan Eksisting

Produk China Tambah Tekanan

Persaingan juga semakin ketat akibat kelebihan pasokan di China. Kondisi tersebut memberi ruang bagi produsen Negeri Tirai Bambu menawarkan produk dengan harga lebih kompetitif berkat efisiensi produksi yang lebih tinggi.

Sementara produsen domestik masih menghadapi tekanan dari harga bahan baku, logistik, nilai tukar, dan biaya pendanaan. Kombinasi faktor tersebut membuat 2026 menjadi periode penuh tekanan bagi margin industri plastik.

Yosua menilai perusahaan dengan neraca lebih sehat dan kemampuan meneruskan kenaikan biaya kepada pelanggan memiliki daya tahan yang berbeda dibandingkan perusahaan dengan margin lebih terbatas.

Pelaku industri tetap mengapresiasi relaksasi pemerintah terhadap bea masuk antidumping. Namun, kebijakan bea masuk bahan baku 0% masih menjadi salah satu yang paling ditunggu untuk membantu menekan biaya produksi.

Jika harga resin dan logistik kembali normal pada 2027, margin emiten plastik berpotensi pulih. Sebaliknya, selama biaya bahan baku dan pendanaan tetap tinggi, ruang industri untuk menjaga margin akan terbatas.