Hitung-hitungan Beban Ekologis di Balik Megaproyek Data Center Nasional

Institute for Essential Services Reform (IESR) mendukung langkah penghentian sementara pembangunan tersebut. Lembaga itu menilai proyek berkapasitas besar perlu melalui kajian lingkungan dan energi secara menyeluruh sebelum pembangunan dilanjutkan.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan investasi data center tetap menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut harus mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya air, keandalan listrik, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

"Kami menghargai ketegasan Gubernur Jawa Barat. Investasi data center merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun, pembangunan harus tetap berjalan dengan menghormati keberlanjutan sumber daya air, keandalan listrik, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi," ujar Fabby dalam keterangan resmi, Kamis (1/10/2026).

Menurut IESR, sumber air proyek yang berasal dari Waduk Jatiluhur perlu dikaji lebih mendalam karena waduk tersebut juga memiliki fungsi penting bagi sistem irigasi pertanian Jawa Barat.

Kajian mengenai dampak penggunaan air, menurut IESR, perlu melibatkan masyarakat terdampak, termasuk petani pengguna sistem irigasi Jatiluhur. Hasil kajian juga dinilai perlu dibuka kepada publik.

Dari sisi energi, IESR menghitung kapasitas data center 640 MW yang beroperasi penuh sepanjang tahun setara dengan konsumsi listrik sekitar 5,6 terawatt hour (TWh) per tahun.

Karena itu, lembaga tersebut meminta pemerintah mengkaji dampaknya terhadap sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali, termasuk kecukupan cadangan daya, kebutuhan transmisi, gardu induk, serta sumber pembangkit yang akan memasok energi.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Bantah Resmikan Data Center AI Jatiluhur, Ungkap Alasan Datang Sendiri ke Lokasi

"Satu fasilitas 640 MW membutuhkan listrik sebesar keluaran pembangkit besar. Publik berhak tahu dari mana listrik itu berasal, apakah akan menambah pembakaran batu bara, dan apakah pelanggan PLN lainnya ikut menanggung risikonya, baik berupa gangguan pasokan maupun beban biaya," kata Fabby.

IESR juga mendorong pemerintah menyusun regulasi khusus untuk industri AI dan data center yang mencakup standar lingkungan, sosial, dan energi.