Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Ajak Susun Rekomendasi Kebijakan untuk MPR, DPR, dan Pemerintah, Ibas Terima Policy Brief dari Mahasiswa Monash di Australia

Ajak Susun Rekomendasi Kebijakan untuk MPR, DPR, dan Pemerintah, Ibas Terima Policy Brief dari Mahasiswa Monash di Australia Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mendorong kolaborasi lebih erat antara akademisi, mahasiswa, dan pembuat kebijakan. Kolaborasi ini dinilai penting agar kebijakan publik disusun berdasarkan kajian ilmiah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Ibas saat mengunjungi Herb Feith Centre, Monash University, Melbourne, Australia, dalam pertemuan bersama mahasiswa Indonesia, perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), dan sivitas akademika pada Sabtu (17/10/2026).

Menurut Ibas, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Hasil penelitian dan gagasan akademik perlu dihubungkan dengan proses penyusunan kebijakan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Negara membutuhkan pandangan dari para ahli, kampus, dan kajian-kajian akademis. Saya berharap gagasan yang dihasilkan oleh mahasiswa, peneliti, dan akademisi dapat diterjemahkan menjadi solusi nyata bagi berbagai persoalan kehidupan masyarakat,” ujar Ibas.

Ia juga mendorong mahasiswa dan akademisi menyusun policy brief atau rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk disampaikan kepada MPR RI, DPR RI, kementerian, maupun pemerintah. Menurutnya, rekomendasi tersebut harus didukung penelitian yang transparan, argumentasi yang kuat, dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat.

Ibas menilai, kualitas kebijakan tidak cukup diukur dari selesainya proses legislasi. Pelaksanaan aturan, evaluasi berkala, partisipasi publik, serta masukan para ahli juga diperlukan untuk memastikan kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia turut menyoroti pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk memperluas partisipasi publik dan membantu analisis kebijakan. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan akurasi, etika, dan akuntabilitas.

Ibas menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju berkat jumlah generasi muda yang besar dan bonus demografi. Potensi tersebut, menurutnya, perlu didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja.

Ia mengingatkan bahwa tantangan generasi muda juga mencakup biaya hidup, ketersediaan hunian, ketahanan pangan, dan kebutuhan energi. Karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk memperluas kesempatan dan memastikan manfaatnya dirasakan secara adil oleh masyarakat.

Mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri juga diharapkan membawa pulang pengetahuan, jejaring, dan inovasi yang dapat mendukung pembangunan nasional.

Ibas menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan keterbukaan, ruang dialog, penghormatan terhadap perbedaan, dan kritik yang konstruktif. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga konstitusi, Pancasila, supremasi hukum, serta keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

“Demokrasi harus terus kita jaga, hukum harus menghadirkan keadilan, dan kebijakan harus memberikan manfaat nyata. Kita ingin kemajuan yang dirasakan bersama, dengan prinsip no one left behind,” ujarnya.

Selain isu demokrasi dan kebijakan publik, Ibas menekankan perlunya kesinambungan pembangunan yang tetap terbuka terhadap evaluasi. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, serta perlindungan lingkungan perlu menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang Indonesia.

Ia juga menilai hubungan Indonesia dan Australia perlu diperkuat melalui kerja sama pendidikan, riset, pertukaran mahasiswa, dan komunikasi antarmasyarakat.

Director of the Herb Feith Centre, Monash University, Dr. Sharyn Davies, mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menyoroti keberadaan mahasiswa Indonesia di Monash serta pengajaran bahasa Indonesia sebagai bagian dari hubungan pendidikan dan pertukaran budaya kedua negara.

Baca Juga: 100 Tahun Gontor, Ibas Ajak Santri Hadapi Era AI Berakar pada Iman dan Akhlak

Menutup sambutannya, Ibas mengajak mahasiswa dan akademisi untuk tidak berhenti pada diskusi, tetapi mengembangkan gagasan yang dapat ditindaklanjuti menjadi solusi bagi masyarakat.

“To lead is to listen. Seorang pemimpin harus mau mendengar. Di ruang akademik, kita perlu membuka diri terhadap perbedaan pendapat, mempertajam diskusi, dan mencari gagasan baru. Yang terpenting, bagaimana gagasan tersebut dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat,” kata Ibas.

Melalui pertemuan tersebut, Ibas berharap kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga negara semakin kuat, sehingga penelitian, aspirasi publik, dan gagasan generasi muda dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat