Kelola Risiko Sosial Proyek Energi, PLN Perkuat Keberlanjutan Investasi Infrastruktur

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan investasi infrastruktur ketenagalistrikan melalui penerapan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial.

Komitmen tersebut mengantarkan PLN UIP JBT meraih Juara 1 dalam kompetisi Environmental and Social Management System (ESMS) Awards 2026 di lingkungan PLN Group.

Penghargaan tersebut diraih melalui program pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender (Gender-Based Violence/GBV) pada proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (UCPS) di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur energi tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis dan pendanaan, tetapi juga tata kelola sosial yang memadai. Pengelolaan risiko sosial menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan dengan masyarakat, mendukung kelancaran pelaksanaan proyek, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Penerapan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial yang terintegrasi dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Pendekatan tersebut juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat penerimaan sosial terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

General Manager PLN UIP JBT, Kishartanto Purnomo Putro, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur energi.

“Bagi PLN, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari penyelesaian proyek dan keandalan infrastruktur yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana kita memastikan keselamatan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja serta masyarakat di sekitar proyek. Program pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender ini merupakan wujud komitmen PLN UIP JBT untuk menghadirkan lingkungan kerja dan ruang sosial yang aman, bermartabat, dan inklusif,” ujar Kishartanto, Jumat (23/10/2026)

Program pencegahan dan penanganan GBV di PLTA Upper Cisokan dikembangkan sebagai respons terhadap potensi risiko sosial yang muncul akibat mobilisasi tenaga kerja dan meningkatnya interaksi antara lingkungan proyek dengan masyarakat sekitar.

Implementasinya terintegrasi dalam Environmental and Social Management System (ESMS), mulai dari identifikasi risiko, pencegahan, edukasi, penyediaan mekanisme pengaduan, hingga penanganan kasus dengan mengutamakan perlindungan penyintas.

Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola proyek yang bertanggung jawab. Dalam pembangunan infrastruktur berskala besar, pengelolaan aspek sosial tidak hanya berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan pekerja, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan pembangunan yang aman dan kondusif.

PLN UIP JBT menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan (LPPM UNPAR) sebagai konsultan GBV serta Sapa Institut sebagai penyedia layanan penanganan GBV.

Baca Juga: Dari Maggot hingga Kerajinan, PLN UIP JBB Dukung Warga Gandul Olah Sampah Jadi Bernilai Ekonomi

Kolaborasi tersebut memperkuat kapasitas proyek dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan yang terstruktur sekaligus memperluas edukasi kepada pekerja dan masyarakat terdampak.

Hingga 2026, sebanyak 1.811 pekerja telah mengikuti pelatihan GBV dari total 1.827 pekerja, atau mencapai sekitar 99 persen. Seluruh pekerja yang tercatat dalam program tersebut juga telah menandatangani kode etik sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan kekerasan berbasis gender di lingkungan proyek.

"Capaian ini memperlihatkan luasnya jangkauan program dalam membangun kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan, penghormatan terhadap hak individu, dan perilaku profesional di lingkungan kerja,"ujarnya

Upaya pengelolaan risiko sosial turut menjangkau masyarakat di 11 desa terdampak pembangunan PLTA Upper Cisokan.

Sebanyak 330 warga di Kabupaten Cianjur dan 1.083 warga di Kabupaten Bandung Barat telah mendapatkan pelatihan serta peningkatan kapasitas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.

"Pada 2026, program tersebut juga diperluas kepada generasi muda dan tenaga pendidik melalui kegiatan sosialisasi serta pelatihan,"katanya

Untuk meningkatkan akses terhadap informasi, PLN UIP JBT menyediakan berbagai media edukasi, antara lain konten digital, buku saku, leaflet, baliho, poster, dan papan informasi di sekitar wilayah proyek. Penyebaran informasi mempertimbangkan pemetaan wilayah rawan serta kebutuhan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan.

PLN UIP JBT juga memastikan tersedianya mekanisme pengaduan melalui layanan konsultasi GBV. Layanan tersebut mengedepankan prinsip kerahasiaan, keamanan, serta penghormatan terhadap pilihan penyintas, dengan penanganan dan tindak lanjut yang melibatkan pihak terkait sesuai kebutuhan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Keterlibatan warga dan tersedianya mekanisme penanganan pengaduan juga dapat membantu memperkuat komunikasi antara pengelola proyek dan pemangku kepentingan di wilayah terdampak.

Selain perlindungan sosial, PLN UIP JBT mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan keluarga bagi masyarakat di sekitar proyek.

Hingga 2026, sebanyak 549 peserta telah mengikuti pelatihan tersebut. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di wilayah terdampak pembangunan.

Peningkatan keterampilan kewirausahaan dan literasi keuangan berpotensi membantu masyarakat mengembangkan usaha, mengelola pendapatan rumah tangga, serta memperkuat kemandirian finansial.

Penguatan kapasitas ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang. Dengan demikian, manfaat proyek tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas ketenagalistrikan, tetapi juga mencakup upaya memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengembangkan aktivitas ekonomi.

Meski demikian, dampak ekonomi jangka panjang program pemberdayaan tersebut tetap memerlukan evaluasi berdasarkan keberlanjutan usaha peserta, perkembangan pendapatan, dan kemampuan masyarakat menerapkan keterampilan yang telah diperoleh.

Kishartanto menegaskan bahwa penerapan ESMS harus menjadi bagian dari budaya kerja dan tata kelola proyek, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif.

Baca Juga: Pasok Listrik Industri Purwakarta, PLN Operasikan Gardu Induk 150 KV KTT Indorama

Menurutnya, pengelolaan risiko sosial yang baik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, membangun hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlangsungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Melalui raihan Juara 1 ESMS Awards 2026, PLN UIP JBT mempertegas upaya mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Penerapan prinsip tersebut diharapkan mendukung pembangunan proyek yang lebih bertanggung jawab, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta membuka ruang bagi terciptanya manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar proyek.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen bersama dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari tim proyek, kontraktor, tenaga ahli, lembaga penyedia layanan, hingga masyarakat di sekitar PLTA Upper Cisokan. Kami akan terus memperkuat implementasi ESMS agar setiap proyek PLN tidak hanya menghadirkan manfaat bagi sistem kelistrikan nasional, tetapi juga memberikan rasa aman dan nilai tambah bagi masyarakat,” pungkasnya