Pencabutan Sumpah Wapres Dinilai Bisa Jadi Jalan Keluar Polemik Suket Ijazah Gibran
Kredit Foto: Istimewa
Sejumlah pakar dan tokoh politik menguraikan kemungkinan untuk menyelesaikan polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Agung (MA).
Juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menjelaskan, putusan kasasi MA yang menyatakan suket penyetaraan ijazah Gibran tidak sah merupakan putusan tertinggi dalam perkara perdata. Meski demikian, masih terdapat kemungkinan bagi pihak tergugat untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).
Namun, ia menegaskan bahwa Gibran bukan pihak tergugat dalam perkara tersebut. Pihak yang menjadi tergugat adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Tergugatnya pada saat itu adalah Kementerian Dasar dan Menengah. Apakah Kementerian Dasar dan Menengah sekarang mau melakukan PK terhadap putusan MA itu? Nanti kita lihat. Tapi kalau tidak melakukan PK, maka putusan MA itu sah, punya kekuatan hukum," ujar Sugiat dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia, 7 November 2026.
Selain jalur perdata, Sugiat menilai masih ada kemungkinan menempuh proses pidana. Namun, menurutnya, proses tersebut tidak serta-merta mengarah kepada Gibran.
Ia menyebut pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana adalah kementerian, pembuat surat keterangan, serta lembaga yang mengesahkan dokumen tersebut sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden.
"Yang bisa dipidana itu adalah Kementerian, pembuat surat keterangan, dan lembaga yang mengesahkan itu sebagai syarat sebagai wapres," katanya.
Guru besar yang disebut dalam forum sebagai Prof Jafar mendorong agar jalur pidana dipertimbangkan lebih awal. Ia meminta partai politik mendukung penyelesaian melalui pendekatan hukum dan pertanggungjawaban para elite politik.
"Kalau ini kasus pidana, ya pidanakan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban para elit partai," ujarnya.
Menurut dia, terdapat dua pilihan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yakni melalui proses pidana atau jalur politik lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia menilai jalur pidana dapat menjadi jalan yang lebih singkat.
Politikus PDIP Andre Pareira juga menguraikan mekanisme serupa. Menurutnya, hak menyatakan pendapat dapat digunakan DPR untuk menyatakan adanya dugaan perbuatan tercela atau kondisi ketika wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan.
Setelah melalui pemeriksaan MK dan kembali ke DPR, proses selanjutnya dapat dibawa ke MPR. Andre menyebut mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem demokrasi dan bukan sesuatu yang luar biasa.
"Ini urusan biasa, bukan hal-hal yang luar biasa," katanya. Ia merujuk pada proses pemakzulan Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai bagian dari perjalanan ketatanegaraan Indonesia.
Di luar mekanisme pemakzulan, Andre Pareira menawarkan dua kemungkinan lain. Pertama, melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 70.
Menurut Andre, ketentuan tersebut dapat menjadi dasar bagi presiden, sebagai pemimpin tertinggi administrasi pemerintahan, untuk menyatakan jabatan wakil presiden kosong.
"Ketika menyatakan jabatan ini kosong, dia bisa mengusulkan dua nama lagi untuk dipilih oleh MPR, sehingga tidak melalui proses impeachment," ujarnya.
Alternatif kedua yang diajukan Andre berkaitan dengan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden. Ia menyinggung proses pelantikan Gibran yang sumpah jabatannya diambil oleh MA di hadapan MPR pada 20 Oktober 2024.
Andre berpendapat, keabsahan jabatan presiden dan wakil presiden berkaitan dengan pelaksanaan sumpah tersebut. Karena itu, ia mengajukan kemungkinan MA mengeluarkan fatwa yang mempertanyakan keabsahan sumpah jabatan tersebut.
"Kalau sumpah itu dicabut, ya selesai. Karena keabsahan seorang presiden dan wakil presiden itu ketika sumpah itu diambil, oleh MA di depan MPR, tanggal 20 Oktober tahun 2024," katanya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait:
