Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
5. Perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik
Pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan aset terkait tindak pidana tetap mendapatkan jaminan perlindungan apabila bertindak dengan itikad baik. Pengaturannya mencakup beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang agar hak pihak ketiga tidak diabaikan dalam proses perampasan aset.
6. Pengembalian aset kepada korban dan masyarakat
RUU ini mengupayakan agar aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan secara optimal kepada para korban tindak pidana. Selain itu, aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana
Pengelolaan aset akan menjadi tugas dan kewenangan badan yang kompeten. Badan tersebut harus menjalankan pengelolaan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, pengembalian, hingga pelepasan aset.
8. Pengawasan oleh badan independen
Pelaksanaan mekanisme perampasan aset maupun pengelolaannya akan diawasi oleh badan yang independen. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan
RUU ini juga memuat pengaturan untuk mencegah perampasan aset dijadikan alat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, kewenangan perampasan aset tidak semestinya digunakan sebagai sarana untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
Pengelolaan aset akan didukung pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Sistem tersebut harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas agar proses pengelolaan aset dapat berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: