Menteri ESDM Akui Banyak Pihak Dukung DKE

WE Online, Jakarta - Setelah menimbulkan pro dan kontra di ruang publik akhirnya pemerintah memutuskan untuk menunda pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE). Hal tersebut diputuskan dalam rapat kabinet terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Lalu apa kata Menteri ESDM Sudirman Said terkait penundaan tersebut? Melalui keterangan tulisnya, dikatakan bahwa ia dapat memahami penundaan tersebut.

Ia bahkan melihat penundaan ini memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk terus memyempurnakan persiapan, baik berupa landasan hukum yang lebih kuat, persiapan kelembagaan, mekanisme penghimpunan dan pemanfaatan, dan komunikasi yang lebih luas dengan stakeholders.

"Untuk semua masukan tersebut, atas nama Kementerian ESDM saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak. Saya percaya bahwa banyaknya masukan merupakan pertanda bahwa kita memilki kepedulian yang tinggi dalam pengelolaan energi nasional," katanya.

Ia mengakui bahwa dari seluruh masukan-masukan yang diterima, hampir seluruhnya mendukung gagasan pembentukan DKE, dengan syarat landasan hukum dan mekanisme pengelolaannya diperkuat agar menjaga prinsip prinsip transparansi dan good governance.

"Luasnya perhatian masyarakat dan banyaknya pihak yang memberi masukan telah dengan sendirinya meningkatkan awareness kita semua, dan ini sangat membantu dalam melanjutkan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan," jelasnya.

Sudirman menjeleskan bahwa rencana pembentukan DKE sendiri mengemuka sejak pertengahan tahun lalu melalui berbagai forum publik. Konsep awal perlunya dibentuk DKE juga pernah dikemukakan dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi VII, pada September 2015 lalu.

"Menindaklanjuti komunikasi dengan Komisi VII tersebut, pada bukan Nopember Kementerian ESDM memulai inisiatif penyusunan regulasi, yang pada saat ini masih terus disempurnakan," ujarnya.

Oleh karena bersamaan dengan proses peninjauan harga BBM reguler yang dilakukan setiap tiga bulan, rencana pembentukan DKE menjadi wacana publik yang sangat luas. Banyak pihak baik anggota DPR, pengamat energi dan perminyakan, aktivis organisasi sosial kemasyarakatan, dan akademisi telah menyampaikan saran, kritik, masukan, dan rekomendasi jalan keluar.