Satu Persatu Sekutu Lepas, KMP Tidak Bubar?

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Hasil putusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar menghasilkan dua putusan besar. Selain mengadakan munas luar biasa, Golkar juga memutuskan untuk mendukung pemerintah.

Walaupun tak dijelaskan secara gamblang, namun sudah dipastikan Golkar merapat ke partai politik pendukung pemerintah. Lantas, bagaimana nasib Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya ditunggangi oleh Golkar di parlemen?

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengaku tak pernah mempersoalkan perpindahan koalisi yang dilakukan oleh Golkar. Menurutnya, setiap partai politik memiliki kewenangan untuk menentukan posisi politiknya itu sendiri. Ia mewajari bahwa politik bersifat dinamis, oleh sebabnya pihaknya tak mempersoalkan bila Golkar berpindah haluan.

"Saya kira tidak ada masalah toh selama ini kita tidak ada kaitan dengan positioning itu," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Begitu pula dengan pemetaan di parlemen, Fadli berujar hal tersebut menjadi tak soal sebab KMP tidak ada usaha untuk mengganggu pemerintahan. Dengan garis besar, ia menerangkan tujuannya sama bila ada kebijakan pro-rakyat maka KMP pun mendukung penuh pemerintah.

Pria yang juga Wakil Ketua DPR ini mengutarakan pemetaan di DPR bukan soal jumlah partai politiknya, namun persoalan leadership. Oleh sebabnya, Gerindra yang masih berada di luar pemerintahan ini mendukung dan menghormati putusan Golkar tersebut.

"Positioning parpol sah-sah saja. Masalahnya bukan jumlah parpol di parlemen, tapi pemerintah mampu tidak konsolidasi kekuasaannya menjalankan agenda-agenda yang sudah menjadi program?" paparnya.

Fadli pun mengatakan pihaknya sejauh ini tak pernah bermasalah dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Dirinya mengaku masih berkomunikasi dengan Ical dan pemimpin partai politik lainnya. Kendati begitu, Gerindra ditegaskannya akan tetap berada di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menegaskan walaupun sudah ditinggal Golkar secara tak langsung, KMP tetap akan ada dan tak dibubarkan meskipun dirinya mengonfirmasi bahwa KMP tinggal Gerindra dan PKS yang secara tegas berada di luar pemerintahan.

"KMP yang dukung Prabowo-Hatta masih ada. KMP di luar pemerintahan ya tinggal Gerindra dan PKS. Buat Gerindra berapapun kekuatannya tak masalah," tegasnya.

Terlepas dari itu, Muzani mengungkapkan hal ini lantaran kekhawatiran pemerintah yang mendapatkan dukungan parlemen secara minimal. Menurutnya, dukungan parlemen yang minim inilah yang tidak menimbulkan kenyamaman bagi pemerintah sehingga posisi itulah yang membuat pemerintah memaksa kekuatan parpol agar memberikan dukungan ke pemerintahan.

"Saya kira itu wajar saja. Jadi oposisi harus kuat. Gerindra kan belum pernah berkuasa jadi biasa saja," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengutarakan apresiasinya dengan kedatangan Golkar. Mereka di PAN mengaku senang bila mayoritas partai kini menjadi bersama mendukung jalannya pemerintahan. Pasalnya, ia menegaskan perlu ada kerja sama yang baik anatara eksekutif dan legislatif.

"Kami sambut gembira dukungan ke pemerintah untuk masyarakat. Selamat atas suksesnya Rapimnas Golkar dan keputusan politik yang kami pandang keputusan internal. Sudah saatnya bekerja untuk masyarakat," ujarnya.

Ia pun berujar bahwa dengan begitu tak ada lagi KMP-KIH. Lagipula, ia menyebutkan koalisi tersebut hanya ungkapan kondisi saat-saat pemilihan presiden saja. Terlebih kondisi di parlemen sudah mencair.

"Kita sesuai dengan apa yang disampaikan visi misi Ketua DPR yang baru semua mengubah dan mempercepat kinerja DPR. Untuk kejar ketertinggalan," tegasnya.

Ketua DPR yang juga berasal dari Golkar Ade Komarudin mengatakan berpindahnya Golkar ke pemerintahan tak akan membuat gaduh DPR. Pasalnya, ia juga telah berjanji bahwa di DPR tak sama sekali membicarakan kotak-kotak pemetaan koalisi.

"Tapi, bagaimana bersama cari kesepakatan untuk selasaikan masalah bersama. Sepakat untuk setiap agenda dibicarakan bersama," tandasnya.