Lampung Songsong Era Desa Digital (2)

Warta Ekonomi -

WE Online, Bandar Lampung - Saat ini, telah dibangun portal aplikasi perdesaan yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan pengembang aplikasi lokal yang dapat diakses pada http://sidepi.info.

Menkominfo juga mengajak masyarakat Indonesia, khususnya di Lampung, untuk dapat cerdas memanfaatkan e-government "Fungsi dan tujuan e-government antara lain untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif," ujar Rudiantara yang dalam kunjungan ke Lampung juga melakukan kunjungan kerja di Kampus Institut Informatika dan Bisnis (IBI) Darmajaya Bandarlampung itu pula.

Menurut dia, e-government mempermudah komunikasi, baik antara pemerintah dan pemerintah, pemerintah dan bisnis, maupun pemerintah dan masyarakat.

Rudiantara mengungkapkan salah satu wujud e-government yang tengah gencar dikembangkan, yakni web desa yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kemajuan pemerintahan desa serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya juga mengapresiakan IBI Darmajaya serta sukarelawan TIK Lampung yang ikut berperan serta, berkontribusi dalam mengembangkan web desa di pelosok daerah yang membutuhkan di Provinsi Lampung. Saya juga mengajak kaum muda, khususnya mahasiswa Lampung, untuk aktif dalam mengembangkan kemampuan teknologi informasi dengan kreatif, inovatif, dan bijak," katanya.

Menkominfo juga mengunjungi Information Access Center (IAC) IBI Darmajaya untuk melihat sarana dan prasarana laboratorium yang dimiliki dari hibah Pemerintah Korea Selatan tersebut.

Rudiantara juga melantik sukarelawan TIK Lampung secara simbolis dengan pemasangan pin, dan mendengarkan pemaparan mengenai web desa melalui Program Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) Darmajaya oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Dr. Abdul Aziz, S.T., M.T.

Abdul Aziz menuturkan bahwa PKPM merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki IBI Darmajaya. Sejak 2009 digulirkan, program tersebut telah menghasilkan puluhan web desa yang dibuat oleh mahasiswa PKPM.

"Melalui PKPM, mahasiswa tidak hanya belajar berinteraksi dengan masyarakat, tetapi juga menyalurkan ilmu mereka. Mahasiswa membantu aparat desa dalam membuat web desa. Mereka mengajak masyarakat mengembangkan potensi desa, memberikan pelatihan kewirausahaan UMKM serta komputer bagi masyarakat," katanya pula.

Bangun Interkonektivitas Pemerintah pusat terus meningkatkan sektor pembangunan interkonektivitas seluruh daerah.

Pada tanggal 1 Januari 2019 ditargetkan semua ibu kota kabupaten dan kota berjumlah 514 wilayah dapat terhubung dengan infrastruktur fiber optik.

Menurut Menkominfo Rudiantara dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR, Senin (18/4), pemerintah akan berkoordinasi dengan para operator telekomunikasi, terutama PT Telkom untuk membangun infrastruktur broadband ini.

Rudiantara menyebutkan bahwa pemerintah telah mendapatkan informasi mengenai ibu kota dan kabupaten yang belum terjangkau oleh infrastruktur operator karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis.

Ia menegaskan bahwa kawasan seperti ini menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti di Natuna, daerah yang merupakan kawasan strategis dari sisi geopolitik bagi negara tapi secara bisnis tidak feasible.

"Siapa pun yang membangun infrastruktur fiber optik di sana tidak akan mendapatkan rate of return dari sisi keuangan sehingga bank pun tidak akan memberikan pinjaman," katanya lagi.

Menkominfo juga mengumumkan bahwa dua dari tiga paket Palapa Ring, yaitu Paket Barat dan Paket Tengah, telah ditandatangani. Paket Barat Palapa Ring menjangkau Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sementara Paket Tengah menjangkau Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

"Sudah selesai ditandatangani kontraknya dengan nilai total Paket Barat sebesar Rp3,48 triliun dan Paket Tengah sebesar Rp3,51 triliun," katanya lagi.

Paket Timur Palapa Ring yang mencakup Provinsi NTT dan Maluku dengan total nilai Rp12,04 triliun.

Namun, hingga kini pembangunan infrastruktur Palapa Ring masih menemui masalah teknis.

Oleh karena itu, katanya pula, Kementerian Kominfo akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, seperti pembangunan infrastruktur fiber optik di wilayah Papua akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan jalan di sana. Dia memperkirakan, proyek ini akan selesai tahun 2018.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lampung Sumarju Saini menyambut positif langkah pemerintah tersebut.

"Itu bagus karena memang semua harus cepat dan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi semua bisa mungkin untuk dilakukan dengan serbacepat, praktis, dan efisien," katanya pula.

Mantan Rektor IBI Darmajaya Andi Desfiandi, S.E., M.A. menyambut baik upaya pemerintah pusat dan Pemprov Lampung untuk terus mendorong penerapan TIK di daerah ini hingga ke pelosok desa dengan pengembangan desa broadband.

Ia berharap program itu didukung semua pihak agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Lampung memiliki 225 kecamatan dengan 2.643 desa/kelurahan.

Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyatakan salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat desa, yakni masalah sumber daya manusia, sehingga Pemprov Lampung melakukan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa itu.

Gubernur Ridho sangat mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti Program Pembangunan Desa Broadband Terpadu sebagai upaya untuk membangun infrastruktur konektivitas informasi digital.

Program itu, lanjut dia, dapat membuka akses dan pengetahuan tata kelola desa dengan baik. "Sosialisasi teknologi informasi dan komunikasi juga sangat membantu SDM di desa untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan penggunaan dana desa, dan TIK bisa juga sebagai fungsi kontrol pengawalan dan pendampingan melalui optimalisasinya," ujar Ridho pula.

Menkominfo Rudiantara menegaskan bahwa penetrasi TIK, terutama internet, untuk menjangkau desa-desa terus diupayakan oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk memperluas daya jangkau fiber optic/broadband yang terbagi dalam tiga wilayah, yakni barat, tengah, dan timur.

Menurut dia, dari sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia sampai saat ini baru sekitar 400 kabupaten dan kota yang terhubung fiber optik dengan mayoritas berada di wilayah barat.

"Wilayah tengah dan timur yang masih jarang terjangkau ini terkait dengan dana dan kemauan operator. Sumatra hampir seluruhnya sudah, termasuk Lampung walaupun mungkin beberapa wilayah kapasitas broadbandnya tidak tinggi," kata Rudiantara lagi.

Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah pusat melalui Kemenkominfo menargetkan seluruh wilayah Indonesia akan tersambung fiber optik pada tanggal 1 Januari 2019.

Upaya itu demi mendukung semangat Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa agar juga segera mencapai kemajuan dan pada akhirnya dapat memajukan Indonesia secara keseluruhan. (Ant)