WE Online, Jakarta - Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan stagnannya sektor perumahan rakyat sehingga mengakibatkan banyak warga yang belum memiliki tempat tinggal dinilai karena posisi Menteri Perumahan Rakyat masih ditentukan politik "bagi jatah".
"Selama dua kali pemerintahan SBY, posisi Menteri Perumahan Rakyat diduduki oleh kalangan partai politik semata yang diperkirakan sebagai bagian dari bagi-bagi jatah kursi menteri," kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda di Jakarta, Senin (4/8/2014).
Menurut dia, hal itu mengakibatkan perumahan rakyat yang seharusnya strategis menjadi tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, ia menegaskan sosok Menpera berikutnya yang akan dipilih oleh pemerintahan mendatang harus profesional dalam arti tahu dan memahami bidang perumahan rakyat secara menyeluruh serta telah berpengalaman terlibat dalam urusan mengenai perumahan rakyat dan telah membuktikan dirinya berjuang untuk perumahan rakyat.
Ali menyatakan profesionalisme calon Menteri Perumahan Rakyat seharusnya tidak hanya sebatas tahu mengenai properti karena perumahan rakyat perlu pemahaman yang menyeluruh dan sangat berbeda dengan profesional perumahan yang bersifat komersial.
"Pendekatan yang dilakukan untuk menyusun road map perumahan rakyat akan sangat berbeda bila calon menteri tidak mempunyai latar belakang terlibat dalam sebuah sistem perumahan rakyat," ucapnya.
IPW juga telah mengingatkan bahwa rencana penghapusan subsidi rumah sederhana tapak (RST) merupakan salah satu faktor yang membuat pengembang enggan membuat rumah murah di samping labanya yang juga dinilai rendah.
"Penghapusan PPN yang diberlakukan ternyata menjadi tidak sinkron dengan kebijakan penghapusan subsidi yang ada. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga yang menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi kontraproduktif," jelasnya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
