Pengamat: Tim Ekonomi Jokowi-JK Harus Solid

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pengamat ekonomi Said Didu menilai tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus diisi oleh figur yang memiliki kemampuan lebih dan harus mampu bekerja dalam satu komando.

"Menteri-menteri ekonomi harus bekerja dalam sistem yang dikomandoi presiden dan wapres. Soliditas antarmenteri menjadi keharusan dan saling mendukung. Tidak jalan sendiri-sendiri," kata Said saat berbincang-bincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Menurut Said, selama ini koordinasi antarmenteri masih sangat kurang sehingga seringkali target-target yang ditetapkan pemerintah sama sekali tidak tercapai. Ia mencontohkan soal ketahanan pangan dan energi kebijakan yang berbeda atau tidak sinkron antarmenteri menjadi penghambat tercapainya swasembada sejumlah komoditas.

"Presiden itu juga merupakan Ketua Ketahanan Pangan dan Dewan Energi Nasional. Jadi, semua menteri harus berkoordinasi, jangan sesuka hati," ujarnya.

Untuk itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini mengusulkan setidaknya empat kriteria menteri yang harus dicari Presiden Jokowi, yaitu jangan pernah mencari menteri ekonomi yang menikmati jabatan, harus punya kompetensi, harus mau tidak populer, dan siap menjadi bumper dalam setiap permasalahan yang dihadapi di lapangan.

"Jokowi-JK harus juga memilih orang yang sudah pernah mengalami rumitnya birokrasi sehingga tahu bagaimana menerapkan efisiensi di semua lini," katanya.

Menurut catatan, pada Kamis (21/8/2014) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan gugatan kubu calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terhadap hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Dengan begitu, Jokowi-Jusuf Kalla resmi menjadi presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2014-2019.

Pascapengumuman MK tersebut, Jokowi dalam sambutannya mengatakan dirinya segera menyusun rencana dan mempersiapkan segala hal untuk pemerintahan baru termasuk susunan kabinet. Ia juga mengagendakan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas pemerintahan transisi, termasuk mengunjungi kementerian-kementerian agar persiapannya benar-benar matang. (Ant)