Pengamat: Jumlah Menteri dalam Kabinet Jokowi-JK Ideal

Warta Ekonomi -

WE Online, Kupang - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai jumlah menteri dalam kabinet Jokowi-JK cukup ideal. Artinya, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu ramping pula.

"Jumlah 34 kementerian itu cukup ideal, walaupun terjadi perubahan nomenklatur dan peleburan serta penambahan kementerian baru. Tetapi, hal itu bukan merupakan sebuah masalah," kata Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Kupang itu, Selasa (16/9/2014).

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), Senin (15/9/2014), mengumumkan 34 kementerian yang akan dipimpin oleh 18 orang menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri lainnya diisi oleh profesional, tetapi berasal dari partai politik.

"Kita sudah memutuskan kementerian ada 34 yang pembagian menterinya nanti akan diduduki oleh 18 profesional (non-partai politik) dan 16 profesional berasal dari partai," kata Jokowi di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Namun demikian, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu belum mau mengumumkan nama-nama para pembantunya kepada publik karena ada sejumlah kementerian yang belum final. Menurut Ahmad Atang, postur kabinet yang diumumkan presiden terpilih itu menunjukkan bahwa tim transisi Jokowi-JK cukup jeli dalam meramu kabinet yang efektif.

"Tugas lebih lanjut bagi tim transisi adalah membuat kerangka kerja sebagai acuan sekaligus indikator capaian kinerja para menteri agar presiden dapat melakukan evaluasi secara reguler," kata Ahmad Atang.

Menurut dia, hal tersebut penting untuk dilakukan guna menghindari terjadinya tumpang tindih tugas antarkementerian serta program kerja antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

"Selama ini ada program yang sama justru dikerjakan oleh beberapa kementerian sehingga tumpang tindih dalam penjabarannya. Karena itu, kerangka kerja tersebut perlu disiapkan agar berjalan sesuai rel yang sebenarnya," ujarnya.

Ia mencontohkan program pengentasan kemiskinan bukan hanya urusan kementerian sosial, tetapi juga ada kementerian lain yang menumpang di atas program kerja yang seharusnya bukan menjadi urusannya.

"Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kerancuan dalam pelaksanaan dan malah menjadi sumber korupsi," katanya. (Ant)