LKPP: Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Capai Rp 227 Triliun

WE Online, Jakarta - LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menilai perkembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengalami kemajuan pesat. Pada tahun ini, 88.000 paket telah dilelangkan secara elektronik dengan nilai lebih dari Rp 227 triliun. Dari transaksi ini, tercatat penghematan lebih dari Rp 10 triliun. Nilai transaksi tersebut akan terus bertambah seiring peningkatan nilai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kepala LKPP Agus Rahardjo mengatakan nilai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2014 sebesar Rp 1.800 triliun. Dari jumlah tersebut setidaknya 40 persen APBN Indonesia dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Apabila anggaran tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan," ungkap Agus dalam acara Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Pengadaan Barang/Jasa di Jakarta, Senin (17/11/2014).

Agus menambahkan LKPP akan terus mendorong agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD. Hal ini agar tercipta penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil untuk semua pihak.

Namun, upaya pengadaan ini sangat memerlukan sumber daya manusia dalam pengelolaan pengadaan yang profesional. Di sisi lain peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dipandang sangat strategis untuk menjaga dan memastikan seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah tetap berjalan dalam koridor regulasi hingga prosedur yang sesuai ditetapkan pada LKPP.

Selain itu, kata Agus, telah terbentuk 610 LPSE dan 503 ULP (unit layanan pengadaan) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Lebih dari 224 pelaku usaha terlibat aktif dalam proses pengadaan secara elektronik. Hal ini demi kemudahan pengadaan barang dan jasa di setiap pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.