Misbakhun: 'Tax Amnesty' Tak Akan Untungkan Pengusaha

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi XI M Misbakhun menilai penerapan tax amnesty tidak akan menguntungkan segelintir pengusaha yang berafiliasi secara politik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politisi Golkar itu menilai tax amnesty pengenaannya akan diberikan secara adil kepada siapapun yang memanfaatkan fasilitas tersebut karena hukum yang dijadikan dasar diberlakukannya tax amnesty bersifat netral dan inklusif kepada siapapun.

"Kalau kita berbicara soal pajak maka pengenaannya harus adil kepada siapapun sesuai dengan kemampuannya karena secara teoritis pajak harus bisa mendistribusikan ketidakseimbangan pendapatan. Yang pendapatannya besar akan membayar pajak lebih besar," ujar Misbakhun kepada Warta Ekonomi, Selasa (28/4/2015).

Dia menambahkan siapapun yang memanfaatkan tax amnesty, baik pengusaha besar atau kecil bahkan birokrat pun tidak akan melihat latar belakang politiknya. Apa afiliasi pilihan presidennya pada saat pilpres yang lalu karena sistem hukum tidak mengenal pengecualian tersebut.

"Saya sebagai anggota DPR Komisi XI yang mendukung adanya extra ordinary efforts untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan langkah mengadakan tax amnesty menjamin bahwa fasilitas dan aturan tersebut untuk semua pengusaha dan siapapun secara adil. Tidak akan ada pengecualian dalam aturan tax amnesty. Apalagi, diberi hak istimewa berdasarkan alasan politik. Itu tidak mungkin terjadi," tandasnya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi politik Dradjad Wibowo khawatir penerapan tax amnesty merupakan bagian dari kompensasi politik Presiden Jokowi dan nantinya hanya akan menguntungkan para konglomerat yang masuk dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Kendati dari sisi ekonomi, eks Wakil Ketua Umum PAN itu setuju penerapan tax amnesty karena dipercaya akan menggenjot penerimaan pajak nasional, tetapi dari sisi politik, dia curiga tax amnesty merupakan "upah" politik dari pemerintah Jokowi kepada pengusaha yang dalam pilpres lalu mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Persoalan utama dengan tax amnesty adalah politiknya. Jika tidak didesain dan dikelola dengan benar, tax amnesty ini akan menguntungkan sekelompok konglomerat yang tergabung dalam Apindo baik itu perusahaan maupun individunya. Dalam pilpres kemarin, mereka jelas mendukung Jokowi-JK," ujar Drajad kepada Warta Ekonomi, Minggu (26/4/2015).