Presiden Upayakan Dana BPJS Ketenagakerjaan Produktif

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengupayakan agar dana di Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar sekitar Rp180 triliun produktif untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja.

"Ini yang akan kita proses agar uang itu bisa produktif untuk pekerja, buruh," kata Presiden Jokowi usai membuka Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (4/5/2015).

Ia menyebutkan dana di BPJS Ketenagakerjaan baru satu contoh dana yang bisa ditingkatkan produktivitasnya.

"Saya berikan contoh ada di BPJS Ketenagakerjaan itu dana kurang lebih Rp180 triliun, kan gede banget," katanya.

Namun yang bisa digunakan untuk kesejahteraan buruh khususnya penyedian rumah berdasar aturan yang ada saat ini hanya lima persen.

"Sisanya didiamkan, nggak produktif namanya. Ini yang akan kita proses agar uang itu bisa produktif untuk pekerja, buruh," katanya.

Menurut dia, dana tersebut pastinya bisa untuk membantu penyediaan rumah bagi buruh.

"Bayangkan kalau nanti saya setujui misalnya 40 persen, sudah ada uang Rp70 triliun, jadi berapa rumah, banyak sekali," katanya.

Ia mengakui penggunaan uang-uang seperti itu harus diawasi dan dikontrol ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

"Jangan samp ai ada moral hazard kaya dulu-dulu," katanya.

Ketika ditanya kapan dapat direalisasikan penggunaan dana itu, Presiden mengatakan secepatnya. "Ini sedang diproses, saya terus bicara dengan pimpinan-pimpinan buruh, serikat pekerja untuk merumuskan itu, agar penggunaannya juga tepat sasaran sesuai dengan aspirasi dari para buruh atau pekerja," katanya.

Kepala Negara menyebutkan dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan pimpinan buruh atau pekerja.

Mengenai berapa persen dana yang bisa digunakan, Presiden mengatakan sebesar-besarnya asal manajemen kontrolnya bagus.

"Kalau itu bisa dilakukan akan kelihatan ekonomi bergerak, fasilitas untuk pekerja juga akan kelihatan, baik di kawasan industri maupun di luar kawasan industri. Beban buruh untuk sewa rumah juga akan berkurang atau hilang," kata Presiden Jokowi. (Ant)