Senator Papua Ramai-ramai Tolak Perpanjangan Kontrak Freeport

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Papua Barat Mervin Sadipun Komber mengkritik pemerintah yang dinilai masih belum terbuka terkait isu perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI). Mervin menilai hal itu menimbulkan spekulasi dan pemerintah dinilai telah mengesampingkan tujuan operasional Freeport yakni mewujudkan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

"Saya mendesak Presiden untuk menolak perpanjangan izin operasional PT Freeport Indonesia dan menyiapkan anak bangsa mengelola pertambangan emas dan tembaga di Timika, Papua," kata Mervin di Kompleks Parlemen, Senin (30/11/2015).

Dia menambahkan Presiden Jokowi harus secara tegas menyampaikan penolakan perpanjangan izin operasional PT Freeport dari sekarang agar mempunyai cukup waktu untuk proses pengambilalihan operasional penambangan tersebut.

"Ini saatnya kita manfaatkan kekayaan kita untuk kemajuan Tanah Air. Saya tidak setuju metode pengambilan saham atau apapun, karena 40 tahun operasional PT Freeport di Papua tidak memberikan efek lebih bagi rakyat Indonesia terutama yang berada di Tanah Papua. Hanya satu kata, Presiden harus tolak perpanjangan kontrak PT Freeport," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPD dari Papua Charles Simaremare mempertanyakan kontribusi Freeport terhadap Rakyat Papua.

"Sampai hari ini, kenapa rakyat Papua masih tetap terbelakang miskin dan menderita di atas tanahnya sendiri yang begitu subur dan kaya?" tanyanya.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan hasil yang didapat oleh rakyat tanah Cendrawasih tersebut lantaran banyak perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan tanah Papua, tapi tidak memberikan kontribusi positif bagi rakyat Papua.

"Karena sedikit kedaulatan kita seperti terintervensi seperti seolah kita tidak bisa leluasa. Ini yang harus dipecahkan oleh pemerintah," kata Charles.