BPK Gelar Pertemuan Bahas Keuangan Parpol

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Rapat Nasional bertema Menata Ulang Dana Politik di Indonesia yang diselenggarakan di Kantor BPK Pusat, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Acara ini sebagai diskusi serta ingin mengetahu bagaimana mengoptimalkan tindak lanjut hasil pemeriksa BPK atas bantuan keuangan Parpol.

Hadir dalam acara ini Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, Anggota BPK IV Rizal Djalil, Anggota BPK I Agung Firman Sampurna, Anggota BPK II Agus Joko Pramono, Anggota BPK VI Bahrulllah Akbar, Ketua DPP PDI Bidang Politik Non-Aktif Puan Maharani, Ketua DPP Partai Golkar Setya Novanto, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari menjelaskan salah satu agenda pembangunan nasional adalah mewujudkan kedaulatan dalam bidang politik. Hal ini dilakukan pemerintah di antaranya dengan mereformasi sistem kelembagaan demokrasi. Salah satu aspek penting dalam sistem kelembagaan demokrasi adalah adanya dana politik.

"Penggunaan dana politik yang benar membuat negara mampu mempertahankan pemilihan yang bebas dan adil,  pemerintahan yang bersih dan efektif serta demokratis," kata Sapto dalam pidatonya di Auditorium BPK, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Sapto mengungkapkan, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan pendanaan parpol yang bersumber dari APBN.

"Hasil pemeriksaan BPK atas bantuan laporan keuangan parpol menunjukan adanya permasalahan pengelolaan bantuan keuangan parpol tersebut," katanya.

Di dalam rencana strategis BPK 2016-2020, BPK telah menetapkan arah kebijakan pemeriksaan dengan mempertimbangkan RPJMN 2015-2019. Jika melihat RPJMN tahun 2015-2019 salah satu agenda pembangunan nasional adalah mewujudkan kedaulatan dalam bidang politik.

Hal ini dilakukan pemerintah, diantaranya dengan mereformasi sistem kelembagaan demokrasi. Salah satu aspek penting dalam sistem dan kelembagaan demokrasi adalah adanya dana politik. Dengan pendanaan politik yang benar akan berdampak pada kemampuan satu negara untuk secara efektif mempertahankan adanya pemilihan yang bebas dan adil, pemerintahan yang bersih dan efektif, serta pemerintahan yang demokratis.

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai peran yang strategis dalam mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang kuat dirumuskan dalam RPJMN. BPK akan mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional yang telah direncanakan, akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan serta dilaporkan secara transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara untuk mendukung terwujudnya kedaulatan dalam bidang politik akan menjadi perhatian dan pertimbangan BPK dalam, merancang perencanaan pemeriksaan BPK.