Bank Dunia: Data Akurat Dibutuhkan Guna Bangun Kota Berkelanjutan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Urbanisasi menjadi perhatian serius sejumlah negara termasuk di Indonesia. Saat ini pemerintah bersama Bank Dunia (World Bank) sedang berupaya menyiapkan kota yang nyaman untuk ditempati dan dapat memenuhi segara kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Belum lama ini, Indonesia mendapatkan kucuran dana dari pemerintah Swiss sebesar US$13,4 juta guna mendukung upaya dalam menyiapkan kota yang berkelanjutan guna menghadapi gempuran urbanisasi. World Bank selaku pengelola dana perwalian tersebut juga menyiapkan langkah melalui City Planning Labs.

World Bank mengungkapkan laju urbanisasi di Indonesia sangat tinggi. Kota-kota di Indonesia tumbuh rata-rata 4,1% per tahun, laju ini lebih cepat dari kota-kota di Asia. Saat ini 40,1% dari total penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Pada 10 tahun yang akan datang, angka tersebut diperkirakan akan menjadi 68%.

Kondisi tersebut perlahan telah mengubah ekonomi di perkotaan. Persoalannya pertumbuhan kota yang lebih cepat mengakibatkan terjadinya urbanisasi prematur. Perpindahan masyarakat dari desa ke kota terjadi sebelum infrastruktur kota memadai. Hal itu rawan terjadi permasalahan seperti kemacetan, kurangnya pasokan air bersih, kurangnya pasokan listrik dan lahan pemukiman yang akhirnya menimbulkan banyaknya pemukiman kumuh.

Ketua City Planning Labs Bank Dunia Gayatri Singh mengatakan City Planning Labs adalah bagaimana menyiapkan perencanaan tata ruang perkotaan yang lebih baik, namun sebelum menjalankan rencana program tersebut diperlukan keakurasian data dan informasi guna menghasilkan perencanaan yang baik.

"Untuk menyiapkan data dan informasi diperlukan koordinasi antar-lembaga sehingga tidak terjadi gap antara data, teknologi, dan ketrampilan," ujar Gayatri Singh di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan guna menyediakan data yang akurat, pemerintah saat ini tengah menyiapkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai sumber data pemerintah. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Kebijakan One Map Policy.

Sistem tersebut nantinya akan menampilkan data dan peta atau pemetakan wilayah yang diperlukan guna perencanaan pembangunan di wilayah kota yang akan dibangun. Melalui sistem yang berlaku nasional ini nanti juga akan terjadi sharing data sehingga data lebih akurat antara lembaga dengan lembaga yang lain ataupun dari pemerintah bawah hingga ke pemerintah atas.

Sayangnya, masih terdapat hambatan dalam menciptakan sistem tersebut, yakni masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. Hal ini tentu menghambat ketersediaan informasi yang diharapkan.

Untuk itu, saat ini melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP), diharapkan dapat selesai tahun ini guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional lewat satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.

"BIG akan mendorong sinkronisasi informasi geospasial tematik (IGT) berupa 85 tema peta tematik yang harus rampung hingga 2019. Untuk merealiasikannya akan melibatkan 19 kementerian/lembaga," ungkap Arifin.