Portal Berita Ekonomi Senin, 27 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Jakarta - Pemprov DKI akan melarang pemasangan Baliho di pinggir jalan dan menggantinya dengan light emitting diode (LED) di gedung-gedung
  • Pilkada - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan hanya akan menangani sengketa hasil perhitungan suara pilkada serentak 2017
  • Bogor - Upacara Kenegaraan Penyambutan Raja Salman akan dilaksanakan di Istana Bogor
  • Pekalongan - Harga beras dan daging di Pekalongan mulai turun.
  • Militer - Usai kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Australia, kerjasama Militer antara Indonesia dan Australia akan kembali diaktifkan
  • Cabai - Harga cabai di Bangkalan, Jatim, naik hingga Rp160.000/kg.
  • Bali - TNI AU akan menyiapkan pesawat tempur untuk mengamankan kedatangan Raja Salman di Bali pada 4 Maret
  • Beijing - Singapura dan China mengadakan pertemuan Bilateral untuk membahas kerja sama kedua negara di Beijing, China.
  • Bursa -  IHSG ditutup melemah 3,03 poin atau 0,06 persen ke level 5.382,87 pada perdagangan senin (27/2).
  • Jakarta - Pemprov DKI Jakarta kucurkan Rp 1,3 Miliar untuk subsidi air bersih warga rusun
  • Pilgub DKI - KPU DKI Jakarta buka posko pendaftaran calon pemilih putaran kedua Pilkada di setiap Kelurahan
  • OJK - OJK meminta 12 Bank Sistemik siapkan antisipasi menghadapi krisis
  • Turki - Presiden Turki Erdogan akan bertemu dengan PM Rusia Vladimir Putin di Moskow pada 9-10 Maret
  • Sleman - Pemkab Sleman optimalkan penyuluh swadaya pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian.

Kasus Montara Tak Tuntas, Presiden Diminta Tak Kunjungi Australia

Foto Berita Kasus Montara Tak Tuntas, Presiden Diminta Tak Kunjungi Australia
Warta Ekonomi.co.id, Kupang -

Presiden Joko Widodo diminta untuk membatalkan kunjungannya ke Australia tahun depan jika Pemerintah Federal Australia masih terus berkelit dan tidak mau diajak kerja sama dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009.

"Australia tampaknya masih terus berkelit dan berbohong untuk diajak kerja sama dalam upaya menyelesaikan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Senin.

Dalam pengamatan mantan agen imigrasi Australia itu, pemerintah federal terkesan berusaha melarikan diri dari tanggungjawabnya sebagaimana yang dikemukakan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam suratnya kepada Pemerintah Indonesia.

"Kami (pemerintah Australia) belum pernah didekati oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat pencemaran minyak di Laut Timor," kata Bishop dalam suratnya.

Namun, ketika Pemerintah Indonesia menyampaikan surat permintaan kerja sama membantu masyarakat korban Montara guna bersama menyelesaikan kasus pencemaran Laut Timor, Australia berkelit lagi dengan menyatakan bahwa Pemerintah Australia tidak memiliki yurisdiksi atas perairan negara lain.

Menurut Tanoni, Pemerintah Australia telah berbohong dengan membuat alasan yang tidak berdasar karena yurisdiksi itu sama artinya dengan otoritas.

"Pemerintahan kita sudah memberikan otoritas kepada Pemerintah Australia guna bersama menyelesaikan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor, namun mereka masih tetap saja berkelit dan lari dari tanggungjawabnya," katanya menegaskan.

Ia menjelaskan otoritas kepada Pemerintah Australia itu didasarkan pada MoU 1996 tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut antara Pemerintah RI-Australia serta surat Menteri Lingkungan Hidup tahun 2014.

Selain itu, ada juga surat dari Kementerian Perhubungan tahun 2015 kepada Pemerintah Australia serta pertemuan resmi antara masyarakat korban dan Pemerintah Australia di dalam gedung Parlemen Australia di Canberra selama dua kali.

Menurut pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor, pada 2010 Duta Besar Australia Greg Moriarty menandatangani sebuah MoU bersama Menteri Perhubungan Indonesia tentang kesediaan Pemerintah Australia mengimplementasikan MoU 1996.

MoU 1996 ini antara lain mengatur tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut antara Pemerintah RI-Australia, yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara 2009 secara tuntas dan menyeluruh.

"Namun pada kenyataannya, Pemerintah Australia masih saja berbohong dan berkelit terkait dengan upaya penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 21 Agustus 2009," ujarnya.

Karena itu, kata Tanoni, demi harga diri dan martabat bangsa Indonesia serta kedaulatan NKRI, pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana kunjungannya ke Australia pada 2017 sebagai sikap tidak percaya terhadap ketulusan Australia dalam menyelesaikan petaka Montara di Laut Timor.

Tanoni juga meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan MoU 1974 antara RI-Australia tentang hak-hak nelayan tradisional di Laut Timor itu, karena diduga tidak valid ketika MoU itu dibuat di bawah tekanan dunia internasional.

Selain itu Perjanjian RI-Australia 1997 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Arafura harus pula dibatalkan, karena perjanjian tersebut sudah tidak bisa diberlakukan lagi, demikian Ferdi Tanoni. (Ant)

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Australia

Penulis: ***

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Setkab.go.id

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5385.906 13.158 539
2 Agriculture 1841.223 10.982 21
3 Mining 1419.623 -11.021 43
4 Basic Industry and Chemicals 565.553 5.187 66
5 Miscellanous Industry 1365.621 14.073 42
6 Consumer Goods 2374.993 14.543 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.048 -2.460 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.681 -2.767 56
9 Finance 829.581 -0.573 89
10 Trade & Service 871.468 6.466 122
No Code Prev Close Change %
1 KOIN 250 300 50 20.00
2 BRAM 7,000 8,400 1,400 20.00
3 AUTO 2,270 2,700 430 18.94
4 IDPR 1,250 1,450 200 16.00
5 SRIL 302 348 46 15.23
6 BLTZ 7,100 8,100 1,000 14.08
7 BULL 138 154 16 11.59
8 COWL 1,085 1,205 120 11.06
9 BBHI 84 93 9 10.71
10 DOID 670 740 70 10.45
No Code Prev Close Change %
1 IKBI 386 320 -66 -17.10
2 NELY 104 92 -12 -11.54
3 APII 224 199 -25 -11.16
4 PSKT 100 90 -10 -10.00
5 BKDP 84 76 -8 -9.52
6 GSMF 104 96 -8 -7.69
7 PPRO 292 270 -22 -7.53
8 ASJT 625 580 -45 -7.20
9 KBLV 1,200 1,115 -85 -7.08
10 RODA 262 244 -18 -6.87
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 125 126 1 0.80
2 SRIL 302 348 46 15.23
3 BUMI 332 322 -10 -3.01
4 BMTR 505 515 10 1.98
5 PKPK 84 79 -5 -5.95
6 BAPA 79 86 7 8.86
7 MCOR 336 316 -20 -5.95
8 AGRO 980 1,010 30 3.06
9 ELTY 50 50 0 0.00
10 DGIK 153 151 -2 -1.31