Portal Berita Ekonomi Sabtu, 29 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 16:01 WIB. Tangerang - Penyanyi Rap Iwa K ditangkap petugas bandara Soetta saat kedapatan membawa narkoba dalam rokok.
  • 15:39 WIB. Michelin - Michelin akan melakukan uji coba ban depan di sirkuit Jerez pekan depan.
  • 15:28 WIB. NBA Score (29/4) - Boston Celtics 105 - 83 Chicago Bulls (agregat 4 - 2)
  • 15:23 WIB. Wembley - Anthony Joshua akan menghadapi Wladimir Klitcshko untuk memperebutkan gelar IBF, IBO, dan WBA di Wembley, Inggris.
  • 15:22 WIB. Brazil - Aksi kekerasan terjadi di Rio de Janeiro Brazil menyusul aksi mogok para pekerja.
  • 15:10 WIB. Theresa May - Theresa May berencana untuk mengunjungi Scotlandia dalam rangka kampanye pemilihan Umum 2017.
  • 14:56 WIB. China - China mendeportasi seorang warga Amerika yang diduga sebagai mata-mata.
  • 14:51 WIB. Donald Trump - Donald Trump: Test rudal Korea Utara terakhir menyiratkan "rasa tidak hormat" negara tersebut kepada negara China dan juga pemimpinnya.
  • 14:42 WIB. MPM - Mitra Mustika Pinasthika mencatatkan penurunan pendapatan 4% menjadi Rp3,9 triliun pada kuartal I-2017.
  • 14:38 WIB. Box Office - Film Guardians of Galaxy Vol. 2 meraup pendapatan US$22,3 juta seminggu setelah peluncuran perdana.
  • 14:32 WIB. LPCK - Lippo Cikarang mencatatkan laba bersih Rp185 miliar pada kuartal I-2017.
  • 13:54 WIB. Jakarta - Sandiaga apresiasi Presiden Jokowi yang resmikan rumah DP 1%.
  • 13:53 WIB. Perbankan - Kementrian BUMN berupaya membuat biaya transaksi antarbank BUMN gratis.
  • 13:52 WIB. Jakarta - Menaker akui tenaga kerja terampil di Indonesia masih minim.

Kasus Montara Tak Tuntas, Presiden Diminta Tak Kunjungi Australia

Foto Berita Kasus Montara Tak Tuntas, Presiden Diminta Tak Kunjungi Australia
Warta Ekonomi.co.id, Kupang -

Presiden Joko Widodo diminta untuk membatalkan kunjungannya ke Australia tahun depan jika Pemerintah Federal Australia masih terus berkelit dan tidak mau diajak kerja sama dalam menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009.

"Australia tampaknya masih terus berkelit dan berbohong untuk diajak kerja sama dalam upaya menyelesaikan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada 2009," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Senin.

Dalam pengamatan mantan agen imigrasi Australia itu, pemerintah federal terkesan berusaha melarikan diri dari tanggungjawabnya sebagaimana yang dikemukakan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam suratnya kepada Pemerintah Indonesia.

"Kami (pemerintah Australia) belum pernah didekati oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat pencemaran minyak di Laut Timor," kata Bishop dalam suratnya.

Namun, ketika Pemerintah Indonesia menyampaikan surat permintaan kerja sama membantu masyarakat korban Montara guna bersama menyelesaikan kasus pencemaran Laut Timor, Australia berkelit lagi dengan menyatakan bahwa Pemerintah Australia tidak memiliki yurisdiksi atas perairan negara lain.

Menurut Tanoni, Pemerintah Australia telah berbohong dengan membuat alasan yang tidak berdasar karena yurisdiksi itu sama artinya dengan otoritas.

"Pemerintahan kita sudah memberikan otoritas kepada Pemerintah Australia guna bersama menyelesaikan kasus petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor, namun mereka masih tetap saja berkelit dan lari dari tanggungjawabnya," katanya menegaskan.

Ia menjelaskan otoritas kepada Pemerintah Australia itu didasarkan pada MoU 1996 tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut antara Pemerintah RI-Australia serta surat Menteri Lingkungan Hidup tahun 2014.

Selain itu, ada juga surat dari Kementerian Perhubungan tahun 2015 kepada Pemerintah Australia serta pertemuan resmi antara masyarakat korban dan Pemerintah Australia di dalam gedung Parlemen Australia di Canberra selama dua kali.

Menurut pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor, pada 2010 Duta Besar Australia Greg Moriarty menandatangani sebuah MoU bersama Menteri Perhubungan Indonesia tentang kesediaan Pemerintah Australia mengimplementasikan MoU 1996.

MoU 1996 ini antara lain mengatur tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut antara Pemerintah RI-Australia, yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara 2009 secara tuntas dan menyeluruh.

"Namun pada kenyataannya, Pemerintah Australia masih saja berbohong dan berkelit terkait dengan upaya penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 21 Agustus 2009," ujarnya.

Karena itu, kata Tanoni, demi harga diri dan martabat bangsa Indonesia serta kedaulatan NKRI, pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana kunjungannya ke Australia pada 2017 sebagai sikap tidak percaya terhadap ketulusan Australia dalam menyelesaikan petaka Montara di Laut Timor.

Tanoni juga meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan MoU 1974 antara RI-Australia tentang hak-hak nelayan tradisional di Laut Timor itu, karena diduga tidak valid ketika MoU itu dibuat di bawah tekanan dunia internasional.

Selain itu Perjanjian RI-Australia 1997 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Arafura harus pula dibatalkan, karena perjanjian tersebut sudah tidak bisa diberlakukan lagi, demikian Ferdi Tanoni. (Ant)

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Australia

Penulis: ***

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Setkab.go.id

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5685.298 -21.730 543
2 Agriculture 1839.381 20.337 21
3 Mining 1529.120 -17.451 43
4 Basic Industry and Chemicals 609.503 -1.322 66
5 Miscellanous Industry 1506.105 -8.414 42
6 Consumer Goods 2433.794 -29.716 39
7 Cons., Property & Real Estate 505.553 -2.724 62
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1143.420 -5.081 57
9 Finance 891.913 3.447 89
10 Trade & Service 923.096 -3.079 124
No Code Prev Close Change %
1 MINA 105 178 73 69.52
2 FORZ 220 330 110 50.00
3 VICO 179 240 61 34.08
4 AGRS 153 204 51 33.33
5 ASJT 775 955 180 23.23
6 KDSI 472 580 108 22.88
7 KICI 131 159 28 21.37
8 INDY 750 900 150 20.00
9 DSNG 460 550 90 19.57
10 INKP 1,840 2,080 240 13.04
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 300 226 -74 -24.67
2 MTSM 370 282 -88 -23.78
3 HOME 236 208 -28 -11.86
4 NAGA 197 174 -23 -11.68
5 JECC 6,100 5,400 -700 -11.48
6 IBST 2,250 2,010 -240 -10.67
7 MBSS 500 450 -50 -10.00
8 CEKA 1,850 1,670 -180 -9.73
9 ASBI 362 330 -32 -8.84
10 BBLD 680 620 -60 -8.82
No Code Prev Close Change %
1 INDY 750 900 150 20.00
2 BUMI 454 448 -6 -1.32
3 DOID 1,110 1,100 -10 -0.90
4 BIPI 100 108 8 8.00
5 TRAM 107 108 1 0.93
6 TLKM 4,370 4,370 0 0.00
7 PBRX 605 595 -10 -1.65
8 ASII 9,000 8,950 -50 -0.56
9 UNTR 27,250 26,900 -350 -1.28
10 KREN 400 426 26 6.50