Portal Berita Ekonomi Kamis, 23 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • BUMN - Pembentukan Holding BUMN masih dalam kajian Pemerintah bersama DPR
  • WIKA - PT Wijaya Karya Persero Tbk  berhasil mencatat pertumbuhan laba hingga 161,88% sepanjang 2016 dibandingkan dengan 2015.
  • Nasional - Politisi PKB Musa Zainuddin ditahan KPK.
  • Nasional - Menteri Jonan akui Indonesia sangat siap jika Freeport lakukan gugatan.
  • Minahasa - Pemkab Minahasa Tenggara lakukan verifikasi mahasiswa yang akan menerima bantuan penyelesaian studi.
  • Kalsel - Pemkab Hulu Sungai Tengah kembangkan sistem informasi keuangan desa dengan sistem komputerisasi.

Soal Bumiputera, OJK Bantah Langgar UU dan Salahgunakan Wewenang

Foto Berita Soal Bumiputera, OJK Bantah Langgar UU dan Salahgunakan Wewenang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah penggantian pengurus dan pengelolaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah melanggar undang-undang (UU) yang ada di Indonesia dan menyalahgunakan wewenang.

Sebagaimana diketahui, penggantian pengurus oleh pengelola statuter dilakukan OJK berdasarkan pada UU No.21/2011 tentang OJK, UU No.40/2014 tentang Perasuransian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan. Penggantian pengurus dilakukan OJK mengingat proses restrukturisasi yang telah dilakukan sampai saat ini belum sesuai dengan tujuan penguatan kinerja AJB Bumiputera 1912.

Menurut Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Dumoly F. Pardede, pergantian pengurus AJB Bumiputera sudah sesuai dengan amanat uu tersebut.

"Ini masalahnya industri asuransi (AJB Bumiputera) ada 6,7 juta pemegang polis. Di UU OJK menyebutkan bahwa OJK bisa mengambil alih penyelamatan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) apabila mmbahayakan masyarakat luas, itu clear di UU," ujar Dumoly kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Dia menuturkan, langkah itu untuk menegaskan bahwa pihaknya menjalankan kewajiban dan wewenangnya sesuai UU OJK. "Kami mau menegaskan kan UU OJK, kami tidak mau pemegang polis susah nanti. Itu kan (pemegang polis) masyarakat kita juga, kita memahami mereka (ada) yang sudah pada tua/pensiun, sudah tidak bekerja lagi," paparnya.

Sementara, terkait adanya sejumlah nasabah yang melaporkan OJK ke pihak kepolisian karena telah melanggar wewenang dan UU, OJK tak mau ambil pusing. Menurut Dumoly, OJK hanya ingin fokus mengurus penguatan AJB Bumiputera agar 6,7 juta pemegang polisnya mendapat kejelasan.

"Ada 2-3 orang tidak puas, nah OJK kan tidak bisa mempertaruhkan yang tiga lima org itu kepada jutaan pemegang polis lainnya. Itu kan warga juga, masyarakat juga yang di kampung itu kalau klaimnya hilang karena tidak dibayar bagaimana mas. Masa kami memperdulikan yang 3-5 org itu," jelas Dumoly.

Sebagai informasi, langkah OJK mengambil alih pengelolaan dan pengurus Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera mendapat perlawanan dari para pemegang polis. Adalah Jaka Irwanta pemegang polis AJB Bumiputera yang melaporkan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Firdaus Djaelani atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Jaka menganggap keputusan Firdaus mengangkat pengelola statuter AJB Bumiputera serta mengalihkan aset perusahaan tersebut ke pihak lain telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Anggaran Dasar AJB Bumiputera.

Tag: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, Dumoly Freddy Pardede

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5372.748 14.065 539
2 Agriculture 1830.241 -4.200 21
3 Mining 1430.644 9.710 43
4 Basic Industry and Chemicals 560.366 -4.171 66
5 Miscellanous Industry 1351.548 13.281 42
6 Consumer Goods 2360.450 5.219 39
7 Cons., Property & Real Estate 519.508 -0.508 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1065.448 5.395 56
9 Finance 830.154 -0.129 89
10 Trade & Service 865.002 9.456 122
No Code Prev Close Change %
1 GDYR 1,800 2,250 450 25.00
2 AGRO 780 975 195 25.00
3 BRMS 89 106 17 19.10
4 PLAS 53 61 8 15.09
5 MCOR 286 328 42 14.69
6 NELY 92 105 13 14.13
7 BCIP 160 182 22 13.75
8 GEMS 2,610 2,950 340 13.03
9 CMPP 100 113 13 13.00
10 DEWA 70 78 8 11.43
No Code Prev Close Change %
1 ARII 400 338 -62 -15.50
2 IKBI 388 350 -38 -9.79
3 SDRA 1,100 1,000 -100 -9.09
4 ELTY 57 52 -5 -8.77
5 RIGS 198 182 -16 -8.08
6 JPFA 1,875 1,730 -145 -7.73
7 BIMA 120 111 -9 -7.50
8 MGNA 109 102 -7 -6.42
9 TRAM 202 190 -12 -5.94
10 CENT 138 130 -8 -5.80
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 368 360 -8 -2.17
2 ELTY 57 52 -5 -8.77
3 LMAS 89 86 -3 -3.37
4 DEWA 70 78 8 11.43
5 BRMS 89 106 17 19.10
6 MCOR 286 328 42 14.69
7 TRAM 202 190 -12 -5.94
8 AGRO 780 975 195 25.00
9 GJTL 1,045 1,155 110 10.53
10 BIPI 126 123 -3 -2.38