Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:33 WIB. Penipuan - Mhfud MD sebut pemerintah tidak wajib ganti kerugian First Travel.
  • 23:13 WIB. Freeport - Luhut sebut sudah harga mati miliki 51 % saham Freeport.
  • 21:49 WIB. Kemenperin - Kemenperin menolak rencana pengenaan cukai plastik karena dapat menghambat industri kecil dan menengah.
  • 21:49 WIB. Kemendag - Kemendag akan melakukan finalisasi harga eceran tertinggi beras medium dan beras premium.
  • 21:48 WIB. Kementan - Kementan meluncurkan varietas baru benih padi Green Super Rice.
  • 21:47 WIB. Pertani - Pertani optimis realisasi penyaluran benih subsidi ke petani dapat mencapai 80% hingga akhir tahun.
  • 21:47 WIB. Benih - Penyaluran benih unggul ke petani dinilai belum optimal di mana tingkat penyerapan hanya mencapai 57,73%.
  • 21:44 WIB. Kemenhub - Kemenhub mengkaji pengembangan bandara-bandara baru dan yang sudah ada di Jawa bagian selatan.
  • 21:43 WIB. Amitra - Amitra merevisi target pembiayaan pada tahun ini menjadi Rp400 miliar.
  • 21:41 WIB. FIF - FIF Spektra mengatakan pembiayaan elektronik lebih berisiko dan mahal.
  • 21:40 WIB. MTF - Mandiri Tunas Finance memperoleh 2.436 surat pemesanan kendaraan pada ajang GIIAS 2017.
  • 21:38 WIB. Gadget - Smartphone terbaru dari Coolpad ini hadir dengan membawa tombol home fisik serupa tombol iPhone di seri Cool M7.
  • 21:38 WIB. CIMB - Bank CIMB Niaga mengalokasikan anggaran Rp1,248 triliun untuk pengembangan TI pada tahun ini.
  • 21:35 WIB. Gadget - Polaroid menghadirkan smartphone dengan dua varian, yakni Cosmo K dan Cosmo Plus.
  • 21:33 WIB. TLKM - Telkom membantah kabar terkait rencana pembelian saham Solusi Tunas Pratama terkait bisnis menara.

Pengusaha Perikanan Diimbau Ikut Amnesti Pajak

Foto Berita Pengusaha Perikanan Diimbau Ikut Amnesti Pajak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau pengusaha perikanan untuk segera mengikuti amnesti pajak dan segera memanfaatkan periode terakhir dari program tersebut sebelum pemerintah menegakkan aturan yang tegas.

"Ikutlah 'tax amnesty' supaya Anda bisa mendeklarasikan supaya anda bisa menebus dan merasa lega," kata Sri Mulyani kepada sekitar 200 pengusaha perikanan di Gedung Mina Bahari (GMB) III Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Menurut dia, pengusaha sebagai warga negara harus selalu membayar pajak yang benar karena bila tidak pemerintah siap untuk mengaudit dan mengejar hal tersebut dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan negara.

Menkeu mengingatkan penegakan akan dimulai pada tanggal 1 April 2017. Sedangkan dari 200 wajib pajak besar pengusaha perikanan, baru sebanyak 147 wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak.

Sri Mulyani siap mencari bukti permulaan. Untuk pengusaha yang belum mengikuti amnesti pajak diingatkan bahwa waktu tersisa hanya sekitar dua pekan lagi.

Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan masih banyak pengusaha yang enggan melaporkan hasil tangkapan dengan benar dan apa adanya.

"Industri teriak kekurangan bahan baku, tapi ada pengusaha yang meloloskan 'transhipment'," kata Menteri Susi.

'Transhipment adalah' aktivitas alih muatan dari tangkapan ikan yang dilakukan di tengah laut.

Hal tersebut pada saat ini telah dilarang oleh Menteri Susi karena hal tersebut sama saja mengurangi penerimaan kepada negara karena hasil tangkapan tidak didaratkan sehingga tidak ada pemasukan retribusi bagi negara.

Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa tanpa adanya kesadaran dari pengusaha, maka keberhasilan amnesti pajak akan semakin rendah dan berpotensi membuat keuangan engara semakin defisit dan bakal bisa menambah utang yang dimiliki oleh Republik Indonesia.

Sementara itu, pengamat perbankan dari Nusa Tenggara Timur Piet Djemadu mengajak wajib pajak di Tanah Air untuk memanfaatkan kesempatan terakhir dari program amnesti pajak sebelum dijerat dengan peraturan karena tidak taat atau nekad menyembunyikan hartanya.

"Setelah selesai program amnesti pajak, pemerintah akan menggunakan semua data yang ada untuk melacak wajib pajak yang belum taat membayar pajak, sehingga tidak ada ruang lagi bagi siapapun untuk menghindar," katanya di Kupang, Senin (13/3).

Ia mengatakan hal itu terkait kebijakan pemerintah menerapkan aturan tegas untuk menjerat wajib pajak yang tidak taat dan atau menyembunyikan hartanya di luar negeri.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyebutkan potensi yang dapat diraih dalam amnesti pajak masih besar menjelang berakhirnya program tersebut 31 Maret 2017.

"Saya berharap (wajib pajak) yang besar-besar ikut, karena memang belum semua," kata Ken ditemui di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (13/3) dan menambahkan, pihaknya sudah mengantongi data-data mengenai wajib pajak besar yang belum mengikuti program pengampunan pajak. (Ant)

Tag: Pajak, Tax Amnesty

Penulis: ***

Editor: Sucipto

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,579.10 3,543.18
British Pound GBP 1.00 17,283.51 17,109.63
China Yuan CNY 1.00 2,012.02 1,991.94
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,422.00 13,288.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,649.01 10,536.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.75 1,698.58
Dolar Singapura SGD 1.00 9,856.07 9,753.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,782.93 15,620.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.77 3,096.35
Yen Jepang JPY 100.00 12,292.33 12,166.27

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.004 -32.837 559
2 Agriculture 1736.347 -8.071 18
3 Mining 1506.720 -4.642 44
4 Basic Industry and Chemicals 606.497 -4.760 67
5 Miscellanous Industry 1342.856 -3.844 41
6 Consumer Goods 2458.844 -59.274 45
7 Cons., Property & Real Estate 509.294 0.761 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1239.858 -1.111 60
9 Finance 986.730 4.982 89
10 Trade & Service 917.455 -7.348 130
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 170 218 48 28.24
2 ALKA 304 380 76 25.00
3 CMPP 304 380 76 25.00
4 GOLD 580 680 100 17.24
5 PRAS 222 260 38 17.12
6 BBHI 170 186 16 9.41
7 OKAS 78 85 7 8.97
8 HDFA 184 199 15 8.15
9 MKNT 1,320 1,425 105 7.95
10 AMAG 382 410 28 7.33
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 116 92 -24 -20.69
2 PUDP 640 545 -95 -14.84
3 DGIK 69 60 -9 -13.04
4 TALF 360 314 -46 -12.78
5 RMBA 450 398 -52 -11.56
6 MLPT 555 500 -55 -9.91
7 LION 975 885 -90 -9.23
8 SQMI 550 500 -50 -9.09
9 VINS 198 180 -18 -9.09
10 ENRG 120 110 -10 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 352 8 2.33
2 MBSS 366 376 10 2.73
3 PUDP 640 545 -95 -14.84
4 MLPL 218 212 -6 -2.75
5 WAPO 101 95 -6 -5.94
6 INDY 935 990 55 5.88
7 BUMI 288 274 -14 -4.86
8 HMSP 3,740 3,590 -150 -4.01
9 MPPA 750 750 0 0.00
10 KREN 418 426 8 1.91