Portal Berita Ekonomi Rabu, 24 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 04:13 WIB. 007- Aktor pemeran James Bond 007, Roger Moore meninggal dunia di usia 89 tahun.
  • 04:12 WIB. Terorisme- Indonesia-Rusia sepakat kerjasama dalam bidang pemberantasan terorisme
  • 04:11 WIB. Facebook- Facebook tutup 14.000 akun pornografi 
  • 04:10 WIB. Indonesia Property Watch- "Penghentian proyek reklamasi jadi preseden buruk dalam berbisnis properti di Indonesia,".
  • 04:09 WIB. Mudik Lebaran- Pemerintah batal terapkan aturan ganjil-genap dalam mudik Lebaran 2017.
  • 04:08 WIB. SUN- Pemerintah menyerap dana Rp14 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN).
  • 04:07 WIB. Kemenperin- Pertumbuhan ekonomi menjadi sinyal baik bagi perkembangan pasar baja domestik.
  • 04:06 WIB. Manado- Calon investor luar negeri banyak mengeluhkan masalah infrastruktur di sekitar Taman Bunaken.
  • 04:05 WIB. Ramadhan- Riset dari Google Indonesia promosi menggunakan kartu kredit banyak dicari saat bulan Ramadan.  
  • 04:04 WIB. Google Indonesia- "Mendekati tanggal THR banyak yang cari handphone, naik 1,4 kali,".
  • 22:50 WIB. Bom Manchester- Pasca ledakan di konser Ariana Grande, Manchester, Kota New York terapkan siaga satu.
  • 22:47 WIB. Kemenlu- Tiga WNI selamat dalam serangan di Konser Ariana Grande, Manchester.
  • 22:46 WIB. JKN- Profesor UI Hasbullah Thabrany mengatakan pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional kecil sehingga memicu persoalan defisit anggaran.
  • 22:45 WIB. CPIN- Presdir Charoen Indonesia Tjiu Thomas mengatakan proses akuisisi Seven Eleven (sevel) menghabiskan dana sekitar Rp1 triliun.
  • 22:41 WIB. DPR- Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR meminta resolusi Uni Eropa terkait dengan minyak kelapa sawit dan deforestasi harus ditinjau ulang.

GP Ansor Dukung Penuh Pemerintah Soal Negosiasi Freeport

Foto Berita GP Ansor Dukung Penuh Pemerintah Soal Negosiasi Freeport
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Gerakan Pemuda Ansor menyatakan dukungan terhadap pemerintah khususnya Kementerian ESDM dalam proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia sampai sekarang belum mencapai titik temu.

"Dukungan Ansor kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM tidak akan surut," kata Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, dalam siaran pers yang diterima di Semarang, Senin (20/3/2017).

Pernyataan itu diungkapkan usai koordinasi Hari Lahir (Harlah) Ke-83 Ansor di Semarang, seraya mengapresiasi sikap pemerintah yang masih tegas dalam proses negosiasi tersebut.

Menurut dia, sikap pemerintah yang menginginkan perubahan status kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) merupakan bentuk penguasaan negara terhadap sumber daya alam (SDA).

"Sikap pemerintah yang masih tegas dalam negosiasi, yakni perubahan kontrak karya menjadi IUPK, serta divestasi saham Freeport sebesar 51 persen itu, seperti yang kami harapkan sejak awal," katanya lagi.

Tujuannya, kata dia, agar pengelolaan SDA lebih berkeadilan dan menguntungkan Indonesia, mengingat selama ini keuntungan yang diberikan Freeport Indonesia kepada negara masih jauh dari harapan.

"Terutama, terkait kesejahteraan rakyat, sistem pengelolaan, dan penerimaan negara. Langkah perubahan kontrak karya menjadi IUPK itu agar pengelolaannya lebih berkeadilan dan menguntungkan Indonesia," katanya pula.

Menurut Yaqut yang juga anggota Komisi VI DPR RI tersebut, peran pemerintah dalam IUPK lebih besar daripada kontrak karya dengan kedua belah pihak setara.

Menilik ke belakang, ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberantas kecurangan atau mafia dalam bisnis minyak dan gas bumi (migas).

Ia mengatakan, sampai akhir 2016 masih menggunakan sistem PSC (Production Sharing Contract) dengan "cost recovery" dalam bisnis migas, namun skema "cost recovery" itu tidak efisien, menimbulkan kecurangan, penggelembungan biaya, hingga biaya siluman, dan korupsi.

"Ada potensi kecurangan dalam sistem PSC Cost Recovery itu, seperti data yang dimanipulasi dan biaya 'cost recovery' yang harus dibayarkan negara kepada KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) lebih besar dari yang diterima negara," katanya.

Kementerian ESDM, kata dia, kemudian mencoba melakukan terobosan dengan mengubah PSC Cost Recovery menjadi "Gross Split" yang skemanya merupakan hal baru dengan pembagian lebih menguntungkan negara.

"Ini merupakan rentetan upaya pemerintah dalam menguasai kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertuang dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 1945," ujarnya lagi.

Menurutnya, hal tersebut berlaku pula dalam proses negosiasi dengan Freeport yang sudah berpuluh tahun menguasai tambang di Papua dengan penghasilan besar setiap tahun, namun yang diberikan kepada negara hanya sekian persen dari keuntungan yang diterima perusahaan asal Amerika Serikat itu.

"Begitu juga dengan nilai upah kepada pekerja di Indonesia yang perbandingannya cukup jauh. Kesenjangan upah diterima pekerja di Freeport tidak manusiawi. Bahkan, menjadi bentuk eksploitasi SDM secara tidak berkeadilan dan tidak berpihak pada penduduk lokal," katanya lagi. (Ant)

Tag: PT Freeport Indonesia

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5730.613 -18.832 547
2 Agriculture 1797.715 -11.949 21
3 Mining 1361.890 -0.764 43
4 Basic Industry and Chemicals 618.541 -7.806 66
5 Miscellanous Industry 1471.438 -10.826 42
6 Consumer Goods 2543.201 26.985 40
7 Cons., Property & Real Estate 496.473 -0.022 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1140.329 -14.178 59
9 Finance 921.462 -7.184 89
10 Trade & Service 903.367 -3.587 124
No Code Prev Close Change %
1 GREN 154 193 39 25.32
2 ESTI 114 136 22 19.30
3 MDRN 55 63 8 14.55
4 CEKA 1,700 1,930 230 13.53
5 BKDP 72 80 8 11.11
6 SQMI 550 600 50 9.09
7 AGRO 765 830 65 8.50
8 WICO 472 510 38 8.05
9 BMAS 350 378 28 8.00
10 SULI 220 236 16 7.27
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 288 218 -70 -24.31
2 DNAR 286 244 -42 -14.69
3 CMPP 173 150 -23 -13.29
4 INCF 200 175 -25 -12.50
5 INCI 398 356 -42 -10.55
6 YULE 67 60 -7 -10.45
7 PALM 450 404 -46 -10.22
8 VRNA 108 98 -10 -9.26
9 BBHI 220 200 -20 -9.09
10 LRNA 167 153 -14 -8.38
No Code Prev Close Change %
1 BUMI 398 380 -18 -4.52
2 BBCA 17,650 17,700 50 0.28
3 PBRX 505 498 -7 -1.39
4 MDRN 55 63 8 14.55
5 TLKM 4,470 4,400 -70 -1.57
6 BNLI 665 650 -15 -2.26
7 BBRI 14,625 14,475 -150 -1.03
8 GPRA 84 85 1 1.19
9 KBLI 525 525 0 0.00
10 AGRO 765 830 65 8.50