Portal Berita Ekonomi Kamis, 30 Maret 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 15:47 WIB. China - Diplomat AS ditahan karena diduga menerima uang dan hadiah dari intelijen China.
  • 15:09 WIB. Samsung - Samsung memperkenalkan asisten digitalnya, Bixby di produk terbaru mereka Galaxy S8.
  • 15:08 WIB. London -  Saudi Aramco has formally appointed JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley and HSBC as international financial advisers for its IPO.
  • 15:04 WIB. Beijing - China's President Xi Jinping will travel to Florida to meet US President Donald Trump April 6 to 7.
  • 15:01 WIB. Tokyo -  Toyota Motor Corp recalls about 2.9 million vehicles in Japan, China, Europe and other regions.
  • 14:57 WIB. 313 - Forum Umat Islam (FUI) menyatakan Aksi 313 yang digelar esok hari di Jakarta bertujuan untuk memenangkan gubernur muslim di Pilkada DKI.
  • 14:31 WIB. Afganistan - Presiden Afghanistan Ashraf Ghani akan berkunjung ke Indonesia pada 5 dan 6 April mendatang.
  • 13:43 WIB. Mesir - Tim arkeolog Spanyol temukan makam kuno Mesir berusia 3800 tahun di dekat kota Aswan, Mesir.
  • 13:30 WIB. Turki - Turki akan mengakhiri aksi militernya di Suriah yang telah berlangsung 7 bulan.
  • 13:26 WIB. New Jersey - Amazon.com Inc plans to cut 263 jobs at its money-losing parenting products unit Quidsi this summer as part of a business restructuring.
  • 13:16 WIB. Manila - Philippine lawmaker pushes for Duterte impeachment over 'defeatist' China stance.
  • 12:55 WIB. Kejaksaan - Kejaksaan RI menjalin kerja sama penegakan hukum pencucian uang dengan Bank Mandiri.
  • 10:08 WIB. Kurs Rupiah - Hari Ini (30/3) kurs rupiah referensi Bank Indonesia Rp 13,316.00 per dolar AS.
  • 10:06 WIB. Kurs Rupiah - Pagi ini  (30/3) Rupiah dibuka menguat 47.17 poin (0.33%) ke Rp 14,313.24 per Euro dibanding sore kemarin di Rp 14,360.41 (Data Bloomberg).
  • 10:06 WIB. Kurs Rupiah - Pagi ini (30/3) Rupiah dibuka menguat 1.00 poin (0.01%) ke Rp 13,313.00 per dolar AS dibanding kemarin di Rp 13,314.00. (Data Bloomberg).

GP Ansor Dukung Penuh Pemerintah Soal Negosiasi Freeport

Foto Berita GP Ansor Dukung Penuh Pemerintah Soal Negosiasi Freeport
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Gerakan Pemuda Ansor menyatakan dukungan terhadap pemerintah khususnya Kementerian ESDM dalam proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia sampai sekarang belum mencapai titik temu.

"Dukungan Ansor kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM tidak akan surut," kata Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, dalam siaran pers yang diterima di Semarang, Senin (20/3/2017).

Pernyataan itu diungkapkan usai koordinasi Hari Lahir (Harlah) Ke-83 Ansor di Semarang, seraya mengapresiasi sikap pemerintah yang masih tegas dalam proses negosiasi tersebut.

Menurut dia, sikap pemerintah yang menginginkan perubahan status kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) merupakan bentuk penguasaan negara terhadap sumber daya alam (SDA).

"Sikap pemerintah yang masih tegas dalam negosiasi, yakni perubahan kontrak karya menjadi IUPK, serta divestasi saham Freeport sebesar 51 persen itu, seperti yang kami harapkan sejak awal," katanya lagi.

Tujuannya, kata dia, agar pengelolaan SDA lebih berkeadilan dan menguntungkan Indonesia, mengingat selama ini keuntungan yang diberikan Freeport Indonesia kepada negara masih jauh dari harapan.

"Terutama, terkait kesejahteraan rakyat, sistem pengelolaan, dan penerimaan negara. Langkah perubahan kontrak karya menjadi IUPK itu agar pengelolaannya lebih berkeadilan dan menguntungkan Indonesia," katanya pula.

Menurut Yaqut yang juga anggota Komisi VI DPR RI tersebut, peran pemerintah dalam IUPK lebih besar daripada kontrak karya dengan kedua belah pihak setara.

Menilik ke belakang, ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberantas kecurangan atau mafia dalam bisnis minyak dan gas bumi (migas).

Ia mengatakan, sampai akhir 2016 masih menggunakan sistem PSC (Production Sharing Contract) dengan "cost recovery" dalam bisnis migas, namun skema "cost recovery" itu tidak efisien, menimbulkan kecurangan, penggelembungan biaya, hingga biaya siluman, dan korupsi.

"Ada potensi kecurangan dalam sistem PSC Cost Recovery itu, seperti data yang dimanipulasi dan biaya 'cost recovery' yang harus dibayarkan negara kepada KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) lebih besar dari yang diterima negara," katanya.

Kementerian ESDM, kata dia, kemudian mencoba melakukan terobosan dengan mengubah PSC Cost Recovery menjadi "Gross Split" yang skemanya merupakan hal baru dengan pembagian lebih menguntungkan negara.

"Ini merupakan rentetan upaya pemerintah dalam menguasai kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertuang dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 1945," ujarnya lagi.

Menurutnya, hal tersebut berlaku pula dalam proses negosiasi dengan Freeport yang sudah berpuluh tahun menguasai tambang di Papua dengan penghasilan besar setiap tahun, namun yang diberikan kepada negara hanya sekian persen dari keuntungan yang diterima perusahaan asal Amerika Serikat itu.

"Begitu juga dengan nilai upah kepada pekerja di Indonesia yang perbandingannya cukup jauh. Kesenjangan upah diterima pekerja di Freeport tidak manusiawi. Bahkan, menjadi bentuk eksploitasi SDM secara tidak berkeadilan dan tidak berpihak pada penduduk lokal," katanya lagi. (Ant)

Tag: PT Freeport Indonesia

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Freeport Indonesia

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5592.510 51.308 540
2 Agriculture 1855.822 35.223 21
3 Mining 1516.040 23.159 43
4 Basic Industry and Chemicals 589.872 10.001 66
5 Miscellanous Industry 1482.871 36.961 42
6 Consumer Goods 2438.334 16.794 39
7 Cons., Property & Real Estate 504.490 2.205 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1104.650 16.082 57
9 Finance 874.132 5.856 89
10 Trade & Service 894.795 -3.198 122
No Code Prev Close Change %
1 SDPC 111 149 38 34.23
2 ARII 302 376 74 24.50
3 ICON 230 286 56 24.35
4 SKLT 600 740 140 23.33
5 DKFT 424 500 76 17.92
6 FISH 2,650 3,100 450 16.98
7 KBLI 550 640 90 16.36
8 AUTO 2,590 2,900 310 11.97
9 SSIA 600 670 70 11.67
10 RMBA 430 480 50 11.63
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 138 90 -48 -34.78
2 TIRA 288 222 -66 -22.92
3 INRU 300 260 -40 -13.33
4 APLI 147 130 -17 -11.56
5 PORT 625 570 -55 -8.80
6 ARTO 155 142 -13 -8.39
7 GSMF 108 99 -9 -8.33
8 EMTK 10,000 9,175 -825 -8.25
9 ADES 1,250 1,155 -95 -7.60
10 MAMI 79 73 -6 -7.59
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 356 382 26 7.30
2 PGAS 2,410 2,540 130 5.39
3 MYRX 122 136 14 11.48
4 TLKM 4,080 4,150 70 1.72
5 INDF 7,950 8,000 50 0.63
6 KBLI 550 640 90 16.36
7 ADRO 1,800 1,820 20 1.11
8 MAMI 79 73 -6 -7.59
9 BUMI 338 332 -6 -1.78
10 HMSP 4,010 4,010 0 0.00