Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Agustus 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:33 WIB. Penipuan - Mhfud MD sebut pemerintah tidak wajib ganti kerugian First Travel.
  • 23:13 WIB. Freeport - Luhut sebut sudah harga mati miliki 51 % saham Freeport.
  • 21:49 WIB. Kemenperin - Kemenperin menolak rencana pengenaan cukai plastik karena dapat menghambat industri kecil dan menengah.
  • 21:49 WIB. Kemendag - Kemendag akan melakukan finalisasi harga eceran tertinggi beras medium dan beras premium.
  • 21:48 WIB. Kementan - Kementan meluncurkan varietas baru benih padi Green Super Rice.
  • 21:47 WIB. Pertani - Pertani optimis realisasi penyaluran benih subsidi ke petani dapat mencapai 80% hingga akhir tahun.
  • 21:47 WIB. Benih - Penyaluran benih unggul ke petani dinilai belum optimal di mana tingkat penyerapan hanya mencapai 57,73%.
  • 21:44 WIB. Kemenhub - Kemenhub mengkaji pengembangan bandara-bandara baru dan yang sudah ada di Jawa bagian selatan.
  • 21:43 WIB. Amitra - Amitra merevisi target pembiayaan pada tahun ini menjadi Rp400 miliar.
  • 21:41 WIB. FIF - FIF Spektra mengatakan pembiayaan elektronik lebih berisiko dan mahal.
  • 21:40 WIB. MTF - Mandiri Tunas Finance memperoleh 2.436 surat pemesanan kendaraan pada ajang GIIAS 2017.
  • 21:38 WIB. Gadget - Smartphone terbaru dari Coolpad ini hadir dengan membawa tombol home fisik serupa tombol iPhone di seri Cool M7.
  • 21:38 WIB. CIMB - Bank CIMB Niaga mengalokasikan anggaran Rp1,248 triliun untuk pengembangan TI pada tahun ini.
  • 21:35 WIB. Gadget - Polaroid menghadirkan smartphone dengan dua varian, yakni Cosmo K dan Cosmo Plus.
  • 21:33 WIB. TLKM - Telkom membantah kabar terkait rencana pembelian saham Solusi Tunas Pratama terkait bisnis menara.

Menkeu: Batas Rekening Dilaporkan US$250 Ribu

Foto Berita Menkeu: Batas Rekening Dilaporkan US$250 Ribu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan batas saldo rekening yang diwajibkan dalam pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) adalah sebanyak 250 ribu dolar AS.

"Dari sisi peraturan internasional, batas saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis 250 ribu," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Sri Mulyani menjelaskan Indonesia yang siap mengikuti pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam 2018, akan menyesuaikan pelaksanaan AEOI dengan ketentuan yang berlaku di internasional, termasuk penetapan batas saldo ini.

"Itu secara internasional, kalau diatas (250 ribu) itu menjadi subyek akses informasi. Karena saya tekankan dalam rangka AEOI, 'compliance' kita sama dengan negara lain," ujarnya.

Sri Mulyani menyatakan bahwa saat ini terdapat 100 yuridiksi, termasuk negara G20, yang telah berkomitmen untuk mengikuti AEOI. Sebanyak 50 yuridiksi siap melakukan AEOI pada September 2017, sisanya melaksanakan komitmen tersebut pada September 2018.

Beberapa negara tersebut, kata dia, diantaranya Hongkong, Singapura, Swiss, Australia, British Virgin Islands dan Bahama yang selama ini dianggap sebagai "surga pajak" (tax haven).

"Hal ini menunjukkan kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan secara internasional telah berakhir. Sehingga setiap nasabah harus memahami data-data keuangan yang terdapat di lembaga keuangan bisa diakses otoritas pajak," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Dengan adanya AEOI, setiap yuridiksi yang melaksanakan komitmen ini wajib memiliki peraturan perundang-undangan mengenai akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan dan standar pelaporan serta sistem transmisi pertukaran informasi.

"Kalau negara tidak mampu memenuhi pelaksanaan AEOI, maka negara akan dianggap 'fail to comply' memenuhi peraturan. Konsekuensinya negara tersebut tidak memiliki 'power' untuk mendapatkan informasi dari partnernya, atau tidak memiliki hak untuk resiprokal informasi," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna mendukung pelaksanaan AEOI.

Proses pembentukan Perppu ini, kata dia, dilakukan setelah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun kementerian lembaga terkait lainnya.

"Perppu ini ditujukan agar Indonesia mampu menjaga kepentingan nasional di tingkat internasional. Karena tidak hanya informasi, tapi dana dan aset bisa bergerak ke seluruh negara, dan menyebabkan terjadinya erosi dari basis pajak Indonesia," jelas Sri Mulyani. (Ant)

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani Indrawati, Pajak

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,579.10 3,543.18
British Pound GBP 1.00 17,283.51 17,109.63
China Yuan CNY 1.00 2,012.02 1,991.94
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,422.00 13,288.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,649.01 10,536.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.75 1,698.58
Dolar Singapura SGD 1.00 9,856.07 9,753.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,782.93 15,620.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,129.77 3,096.35
Yen Jepang JPY 100.00 12,292.33 12,166.27

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5861.004 -32.837 559
2 Agriculture 1736.347 -8.071 18
3 Mining 1506.720 -4.642 44
4 Basic Industry and Chemicals 606.497 -4.760 67
5 Miscellanous Industry 1342.856 -3.844 41
6 Consumer Goods 2458.844 -59.274 45
7 Cons., Property & Real Estate 509.294 0.761 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1239.858 -1.111 60
9 Finance 986.730 4.982 89
10 Trade & Service 917.455 -7.348 130
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 170 218 48 28.24
2 ALKA 304 380 76 25.00
3 CMPP 304 380 76 25.00
4 GOLD 580 680 100 17.24
5 PRAS 222 260 38 17.12
6 BBHI 170 186 16 9.41
7 OKAS 78 85 7 8.97
8 HDFA 184 199 15 8.15
9 MKNT 1,320 1,425 105 7.95
10 AMAG 382 410 28 7.33
No Code Prev Close Change %
1 BIMA 116 92 -24 -20.69
2 PUDP 640 545 -95 -14.84
3 DGIK 69 60 -9 -13.04
4 TALF 360 314 -46 -12.78
5 RMBA 450 398 -52 -11.56
6 MLPT 555 500 -55 -9.91
7 LION 975 885 -90 -9.23
8 SQMI 550 500 -50 -9.09
9 VINS 198 180 -18 -9.09
10 ENRG 120 110 -10 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 352 8 2.33
2 MBSS 366 376 10 2.73
3 PUDP 640 545 -95 -14.84
4 MLPL 218 212 -6 -2.75
5 WAPO 101 95 -6 -5.94
6 INDY 935 990 55 5.88
7 BUMI 288 274 -14 -4.86
8 HMSP 3,740 3,590 -150 -4.01
9 MPPA 750 750 0 0.00
10 KREN 418 426 8 1.91