Portal Berita Ekonomi Minggu, 28 Mei 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 13:26 WIB. DPD - Mantan pimpinan Laode Ida nilai saat ini DPD mirip LSM plat merah.
  • 13:07 WIB. Beijing - China's reforms not enough to arrest mounting debt: Moody's.
  • 12:33 WIB. Golkar - Aburizal Bakrie sebut Setya Novanto pantas dampingi Jokowi di Pilpres 2019.
  • 12:33 WIB. Golkar - Aburizal Bakrie: Golkar harus calonkan wakil untuk dampingi Jokowi di Pilpres 2019.
  • 12:23 WIB. INKA - Bangladesh dan Tanzania borong 300 kereta buatan INKA.
  • 12:22 WIB. Spanyol - Mahkamah Agung Spanyol menolak banding yang diajukan Lionel Messi.
  • 12:01 WIB. Monaco - Falcao tegaskan ingin bertahan di AS Monaco lebih lama.
  • 11:29 WIB. Bom Jakarta - Kapolri tegaskan pelaku bom di Kampung Melayu merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah. 
  • 11:26 WIB. Jakarta - Plt Gubernur DKI tinjau lokasi bom Kampung Melayu.
  • 09:54 WIB. North Korea - Kim Jong Un has supervised the test of a new anti-aircraft weapon system and ordered its mass production.
  • 09:42 WIB. California - The mother of ride-hailing firm Uber's chief executive has died in a boating accident near Fresno, California on Friday.

Menkeu: Batas Rekening Dilaporkan US$250 Ribu

Foto Berita Menkeu: Batas Rekening Dilaporkan US$250 Ribu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan batas saldo rekening yang diwajibkan dalam pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) adalah sebanyak 250 ribu dolar AS.

"Dari sisi peraturan internasional, batas saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis 250 ribu," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Sri Mulyani menjelaskan Indonesia yang siap mengikuti pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam 2018, akan menyesuaikan pelaksanaan AEOI dengan ketentuan yang berlaku di internasional, termasuk penetapan batas saldo ini.

"Itu secara internasional, kalau diatas (250 ribu) itu menjadi subyek akses informasi. Karena saya tekankan dalam rangka AEOI, 'compliance' kita sama dengan negara lain," ujarnya.

Sri Mulyani menyatakan bahwa saat ini terdapat 100 yuridiksi, termasuk negara G20, yang telah berkomitmen untuk mengikuti AEOI. Sebanyak 50 yuridiksi siap melakukan AEOI pada September 2017, sisanya melaksanakan komitmen tersebut pada September 2018.

Beberapa negara tersebut, kata dia, diantaranya Hongkong, Singapura, Swiss, Australia, British Virgin Islands dan Bahama yang selama ini dianggap sebagai "surga pajak" (tax haven).

"Hal ini menunjukkan kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan secara internasional telah berakhir. Sehingga setiap nasabah harus memahami data-data keuangan yang terdapat di lembaga keuangan bisa diakses otoritas pajak," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Dengan adanya AEOI, setiap yuridiksi yang melaksanakan komitmen ini wajib memiliki peraturan perundang-undangan mengenai akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan dan standar pelaporan serta sistem transmisi pertukaran informasi.

"Kalau negara tidak mampu memenuhi pelaksanaan AEOI, maka negara akan dianggap 'fail to comply' memenuhi peraturan. Konsekuensinya negara tersebut tidak memiliki 'power' untuk mendapatkan informasi dari partnernya, atau tidak memiliki hak untuk resiprokal informasi," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna mendukung pelaksanaan AEOI.

Proses pembentukan Perppu ini, kata dia, dilakukan setelah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun kementerian lembaga terkait lainnya.

"Perppu ini ditujukan agar Indonesia mampu menjaga kepentingan nasional di tingkat internasional. Karena tidak hanya informasi, tapi dana dan aset bisa bergerak ke seluruh negara, dan menyebabkan terjadinya erosi dari basis pajak Indonesia," jelas Sri Mulyani. (Ant)

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani Indrawati, Pajak

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,563.12 3,526.98
British Pound GBP 1.00 17,216.98 17,042.92
China Yuan CNY 1.00 1,944.89 1,925.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,361.00 13,229.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,932.57 9,827.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,714.53 1,697.57
Dolar Singapura SGD 1.00 9,640.67 9,544.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,957.64 14,808.54
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,125.38 3,090.89
Yen Jepang JPY 100.00 11,971.15 11,847.57

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5716.815 13.382 547
2 Agriculture 1803.514 0.219 21
3 Mining 1365.142 8.539 43
4 Basic Industry and Chemicals 617.827 0.932 66
5 Miscellanous Industry 1478.993 4.609 42
6 Consumer Goods 2523.638 -9.955 40
7 Cons., Property & Real Estate 495.589 0.371 63
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1156.860 19.515 59
9 Finance 913.941 0.109 89
10 Trade & Service 898.255 3.266 124
No Code Prev Close Change %
1 UNIC 4,030 4,990 960 23.82
2 BMSR 119 146 27 22.69
3 MTSM 304 358 54 17.76
4 HOME 262 300 38 14.50
5 BJBR 1,960 2,240 280 14.29
6 UNIT 246 278 32 13.01
7 NIPS 416 470 54 12.98
8 RANC 426 478 52 12.21
9 AGRS 195 218 23 11.79
10 CASS 770 860 90 11.69
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 198 156 -42 -21.21
2 BSWD 2,340 1,890 -450 -19.23
3 CMPP 139 120 -19 -13.67
4 VICO 320 278 -42 -13.12
5 GSMF 118 104 -14 -11.86
6 DART 388 352 -36 -9.28
7 BVIC 316 292 -24 -7.59
8 GMTD 7,500 7,000 -500 -6.67
9 IDPR 1,330 1,250 -80 -6.02
10 LPIN 1,200 1,130 -70 -5.83
No Code Prev Close Change %
1 INPC 103 99 -4 -3.88
2 SRIL 314 340 26 8.28
3 PGAS 2,460 2,540 80 3.25
4 BUMI 354 366 12 3.39
5 TLKM 4,360 4,470 110 2.52
6 MLPL 246 238 -8 -3.25
7 PBRX 496 498 2 0.40
8 UNTR 24,100 24,575 475 1.97
9 BBCA 17,475 17,575 100 0.57
10 MNCN 1,825 1,880 55 3.01