BI Yakin Pertumbuhan Ekonomi 2017 5,2 Persen Lebih Tinggi dari Perkiraan Pemerintah

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan BI lebih yakin memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 ada di kisaran 5,2 persen ketimbang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR sebesar 5,1 persen.

"Bank Indonesia sendiri meyakini pertumbuhan ekonomi 2017 ada di kisaran 5,2 persen. Kalau disepakati 5,1 (persen) ini keputusan pemerintah dan DPR. Tapi itu masih dalam range kami," kata Agus di Gedung BI Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2016).

Agus mengatakan BI tidak keberatan dengan penetapan pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2017 sebesar 5,1 persen dikarenakan proyeksi Bank Indonesia berada di antara 5,1-5,5 persen.

Berdasarkan model baseline BI, kata Agus, jumlah dana repatriasi yang akan masuk berada di kisaran Rp180 triliun dan total uang tebusan sekitar Rp18 triliun plus Rp3 triliun hingga akhir periode apabila pertumbuhan ekonomi 2017 5,1 persen

"Salah satu yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi kalau dilakukan analisis penerimaan dari repatriasi kira-kira 30 persen dari model baseline BI. Model baseline BI yaitu Rp540 triliun, kalau sepertiga kira-kira Rp180 triliun," kata Agus.

Namun untuk jumlah dana tebusan saat ini sudah melebihi perkiraan BI yaitu sudah mencapai Rp31,3 triliun. Agus mengatakan apabila memang penerimaan repatriasi atau tebusan lebih baik dari proyeksi BI, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dari 5,1 persen. Agus menyebut program amnesti pajak yang lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 2017 ialah dana repatriasi ketimbang banyaknya uang tebusan.

"Tetapi faktor tebusan itu tidak terlalu berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang berperan besar pada pertumbuhan ekonomi 2017 itu repatriasi. Kalau repatriasi Rp180 triliun, (pertumbuhan ekonomi) akan ada di kisaran 5,1 persen. Kalau bisa lebih, tentu akan lebih baik," jelas Agus.

Sebelumnya Badan Anggaran DPR RI menetapkan pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2017 sebesar 5,1 persen, atau turun 0,2 persen dari yang disampaikan dalam nota keuangan. Penurunan tersebut disepakati setelah pembahasan antara pemerintah dengan DPR dalam beberapa kesempatan rapat. (Ant)