DPR Dukung KPK Buka Cabang di Daerah

Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi mendukung gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka cabang di daerah. Gagasan itu dinilai akan meningkatkan efektivitas lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi di daerah.

Rencananya, KPK mengusulkan pengadaan perwakilan di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Papua, dan Papua Barat. Sementara, sejauh ini perwakilan KPK sudah berjalan di Sumatera Utara, Riau, dan Banten.

"Komisi III akan mendukung wacana ini. Karena komisi III melihat gagasan akan membuka cabang, maka itu akan membuat efektivitas KPK menjadi lebih baik," kata Taufiqulhadi, di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Putra daerah Sigli, Aceh itu menjelaskan, upaya memberantas korupsi di daerah harus dilakukan melalui pengembangan. ?Sebab, selama ini KPK dianggap hanya bergantung pada operasi tangkap tanggan melalui penyadapan.

Langkah tersebut dianggap sangat terbatas. "Maka salah satu jalan melalui struktur untuk memperluas ke daerah-daerah yang menjadi efektif," ungkap dia.?

Lebih jauh, politikus Nasional Demokrat itu berharap pemberantasan korupsi tidak hanya dibebankan kepada satu lembaga. Seluruh elemen yang ada harus berkontribusi dalam menghapus korupsi yang mulai membudaya.

"Seperti halnya dalam lingkup pendidikan, sosiologis. Keluarga-keluarga itu harus terlibat, penguruan tinggi di Indonesia tidak seperti sekarang ini yang kemudian menghasilkan sarjana-sarjana korupsi. Semua harus ikut bertanggung jawab," ucapnya.