DPD Paksa Pemerintah Turunkan Harga Gas Industri

DPD RI meminta pemerintah segera merealisasikan penurunan harga gas industri untuk kembali meningkatkan daya saing usaha dalam negeri.

"Saya sudah minta Menteri Perindustrian dan kementerian lainnya segera merealisasikan penurunan harga gas industri seperti yang dinyatakan Presiden Jokowi (Joko Widodo) sebesar 6 dolar AS per MMBTU," ujar Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba di Medan, Rabu (12/10/2016).

Dia menyebutkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu pagi misalnya, DPD meminta agar kementerian itu serius mendorong dan mendukung penurunan harga gas guna menyelamatkan usaha industri.

Selama ini, akibat harga gas mahal, bahkan jauh di atas harga internasional, biaya produksi industri dalam negeri lebih mahal dan itu mengurangi daya saing.

Daya saing semakin menurun, karena selain harga mahal, pasokan gas itu sempat minim sehingga banyak usaha yang tidak mendapatkan pasokan.

"Industri di dalam negeri harus diselamatkan agar pertumbuhan ekonomi terus bergerak naik dan lapangan pekerjaan terbuka lebar," katanya.

Selain soal harga gas, ujar Parlindungan, yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, DPD juga meminta Kemenperin untuk mengembangkan industri di daerah sesuai dengan potensinya guna meningkatkan peran industri sebagai salah satu instrumen peningkatan pendapatan masyarakat di daerah.

"Hal yang tidak kalah penting lainnya yang diminta DPD adalah agar Kemenperin memangkas aturan yang selama ini menghambat perkembangan usaha," katanya.

Mengutip pernyataan Menperin Airlangga Hartarto, Parlindungan mengatakan, pemerintah menaruh perhatian besar dalam pengembangan usaha yang antara lain dengan dikeluarkannya kebijakan ekonomi hingga 13 paket kebijakan dimana sembilan diantaranya terkait bidang industri.

Paket kebijakan ekonomi jilid I misalnya, memokuskan deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dalam kepastian usaha.

Sementara paket kebijakan ekonomi jilid kedua, memudahkan pendaftaran kawasan industri melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (Ant)