Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) I Bambang Eka Cahyana mengungkapkan nilai inefisiensi atau biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan di pelabuhan untuk jasa buruh bisa mencapai Rp35 miliar.
"Bicara tentang buruh di Belawan itu kami menjadi korban juga karena kami ini setiap tahun masih mengeluarkan pembayaran kepada buruh yang semestinya ngak lagi diperlukan. Kurang lebih nilainya Rp35 miliar per tahun," kata Bambang di Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Menurut dia, biaya yang dikeluarkan oleh perseroan untuk membayar jasa buruh di pelabuhan terlampau tinggi. "Peti kemas kami harus bayar (jasa angkut) Rp27.500 per boks, (muatan) curah cair juga bayar per ton, padahal sudah pakai pipa. Curah kering juga masih bayar. Ini yang kami keluhkan," kata dia.
Oleh karena itu Bambang menilai langkah Polda Sumatera Utara dan pengelola pelabuhan di Belawan membentuk tim "Cyber" (siber) Pungli untuk memberantas praktik pungli.
"Kami berterimakasih kepada polda dan pemerintah yang telah membuat tim Cyber Pungli dan kebetulan di Belawan fokus pada buruh," tuturnya.
Menurut Bambang, permasalahan tersebut tidak hanya di Sumatera Utara, tetapi juga terjadi di semua pelabuhan.
Bambang mengemukakan mulai hari ini penggunaan jasa buruh dibayar per orang yang hadir.
"Dulu ngak sesuai kebutuhan. Mereka hitungnya per boks dan ton, padahal ngak relevan. Mulai hari ini per orang. Yang dbutuhkan lima (orang), datang lima, kita bayar lima. Dibutuhkan lima (orang), datang tiga, kita bayar tiga. Jadi lebih efisien," kata Bambang. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sucipto
Tag Terkait: