Pemerintah Terus Matangkan Bantuan Sosial Nontunai

Pemerintah akan melakukan uji coba secara terbatas penyaluran bantuan sosial (bansos) secara nontunai di 44 kota mulai Januari 2017.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam rapat koordinasi pembahasan rancangan perpres penyaluran bantuan sosial secara nontunai di Jakarta, Selasa (8/11/2016), mengatakan uji coba tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mengedukasi para penerima.

"Perlu mengedukasi masyarakat karena ada peralihan dari penerimaan bansos tunai menjadi nontunai," kata Puan.

Pemilihan 44 kota tersebut berdasarkan kesiapan infrastrukturnya. Kota-kota yang dipilih di antaranya Jakarta, Medan, Padang, Batam, Pekanbaru, Makassar, dan Mataram.

Sementara itu, basis data terpadu yang akan digunakan dalam penyaluran bansos nontunai adalah data terbaru Badan Pusat Statistik yang disinkronkan dengan data Kementerian Dalam Negeri, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Sosial untuk memperbarui data kepada siapa bansos akan diberikan.

"Datanya tidak berubah, penerimanya tetap hanya divalidasi apakah memang penerima-penerima ini ke depan akurat atau sudah berganti, karena misalnya sudah meninggal atau sudah tidak perlu karena tidak miskin atau rentan miskin," ucap Puan.

Pengawasan dan evaluasi juga akan dilakukan terhadap pengaruh elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan (e-warong KUBE PKH) yang sudah ada di berbagai tempat terkait kemampuannya menyiapkan logistik seperti yang diharapkan.

Terkait bansos nontunai, pemerintah akan menyalurkannya dengan mengintegrasikan beras untuk rakyat sejahtera (rastra), program keluarga harapan (PKH) dari TNP2K, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara nontunai.

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui e-warong KUBE PKH dengan melibatkan empat bank BUMN dan bank-bank daerah.

Penerima manfaat dapat membeli gula, beras, tepung dan minyak goreng di e-warong dengan harga yang murah karena bahan pokok tersebut langsung didistribusikan oleh Bulog.

E-warong menawarkan fasilitas penatausahaan buku tabungan, setoran tunai, tarik tunai, registrasi uang elektronik, transfer pembayaran, pembelian pulsa dan token listrik kepada pemegang kartu.

Keberadaan e-warong menjadi solusi bagi praktik penyelewengan penyaluran bansos nontunai kepada masyarakat miskin.

Selain itu, keberadaan e-warong juga diharapkan dapat menekan harga karena harga jual produknya yang jauh lebih murah.

Penerima manfaat dapat membeli gula, beras, tepung dan minyak goreng di e-warong dengan harga yang murah karena bahan pokok tersebut langsung didistribusikan oleh Bulog.

E-warong menjadi tonggak dimulainya era layanan keuangan digital (LKD) atau laku pandai sehingga penerima manfaat tidak lagi menjadi penonton dalam bantuan sosial, tetapi berperan aktif dalam pengelolaan bantuan sosial itu sendiri.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo optimistis e-warong akan memadai untuk melayani penyaluran bansos nontunai.

"Sebanyak 114 ribu agen LKD atau laku pandai bisa dikonversi menjadi e-warong, tetapi hal itu sedang dalam proses. Perlu memenuhi kriteria yang diatur oleh Kemensos," kata dia. (Ant)