Membangun Kota Berkelanjutan dan Inovatif (2/2)

Di Indonesia sendiri, program terkait dengan perencaan kota berkelanjutan telah lama didengungkan pemerintah. Misalnya pada tahun 2013, Kota Medan, Batam, dan Manado bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan proyek percontohan transportasi berkelanjutan di kawasan urbanisasi atau perkotaan.

Hal tersebut ditetapkan Menteri Perhubungan melalui surat No KP 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemerintah Kota sebagai Pilot Project Indo Sutri. Kriteria pemilihan kota percontohan tersebut didasari oleh salah satunya yaitu keberpihakan pemerintah kota setempat terhadap kebijakan transportasi massal.

Sedangkan kriteria lainnya antara lain memiliki anggaran yang memadai untuk pengembangan angkutan umum, memiliki perencanaan transportasi daerah yang sejalan dengan transportasi nasional dan belum memiliki dukungan dari internasional.

Hal yang menjadi perhatian dari transportasi perkotaan yang berkelanjutan adalah membangun transportasi perkotaan yang aman, nyaman dan terintegrasi, serta memerhatikan faktor ramah lingkungan. Tentu saja tidak hanya pihak pemerintah, pihak swasta juga berlomba-lomba mencanangkan gerakan dalam rangka mendukung upaya pembangunan kota berkelanjutan di Tanah Air.

Contohnya perusahaan semen Holcim Indonesia bersama-sama dengan LafargeHolcim Foundation menggelar kompetisi global desain konstruksi berkelanjutan sebagai upaya menekankan pentingnya mencari solusi untuk penerapan kota berkelanjutan.

"Masyarakat yang berbondong-bondong pindah dari desa ke kota memicu maraknya pembangunan yang dapat berdampak langsung pada kualitas hidup dan lingkungan di dalamnya. Cara kita merancang serta membangun sangat berpengaruh terhadap kehidupan serta ruang di mana kita beraktivitas. Itulah mengapa LafargeHolcim Foundation menjalin kemitraan untuk mempromosikan konstruksi berkelanjutan sepanjang rantai nilai dari desain hingga pembangunan," kata Sustainable Development Manager Holcim Indonesia Oepoyo Prakoso dalam rilis di Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Untuk mencapai tujuan ini, LafargeHolcim Foundation telah mengidentifikasi sejumlah isu target yang bertujuan untuk memperjelas prinsip mempertahankan habitat manusia bagi generasi mendatang.

Oepoyo menjelaskan kompetisi LafargeHolcim Awards dibagi dalam lima wilayah geografis, masing-masing wilayah akan dinilai oleh juri dan tim ahli dari wilayah tersebut.

"Tujuan utama LafargeHolcim Foundation adalah memilih dan mendukung berbagai inisiatif yang melampaui solusi teknis untuk mempromosikan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan solusi yang merangkul keunggulan arsitektur dan meningkatkan kualitas hidup," ujarnya.

Sebagaimana diwartakan, solusi guna mengatasi permasalahan sosial di kawasan perkotaan adalah dengan memenuhi kebutuhan rumah layak bagi seluruh anggota masyarakat yang semakin lama bertambah jumlahnya dari waktu ke waktu.

"Tidak mungkin kita menyelesaikan masalah sosial bila warga tidak mampu memenuhi rumah yang layak," kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Syarif Burhanuddin juga mengingatakan bahwa pada 2015 kurang lebih 53,3 persen dari penduduk di Indonesia sudah terurbanisasi atau tinggal di wilayah kota. Hal itu, ujar dia, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan perumahan di perkotaan, sementara permasalahannya, jumlah tanah di kota relatif selalu tetap.

Berdasarkan data PUPR, kawasan permukiman kumuh yang ada di Indonesia yaitu seluas 38.431 hektare, terdiri atas 23.473 hektare di wilayah perkotaan dan 11.957 hektare di wilayah perdesaaan. Khusus untuk kota, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program antara lain sinergi penyusunan perencanaan penanganan kawasan kumuh dengan pemda.

Sinergi itu antara lain dalam bentuk Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan di 93 kabupaten/kota. Dalam meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemda dalam percepatan penanganan kawasan kumuh adalah melalui program Kotaku.

Kotaku adalah program yang dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten/kota pada 11.067 kelurahan/desa. Dengan banyaknya dukungan baik dari pemerintah maupun pihak swasta, diharapkan kota yang berkelanjutan dan inovatif terus terwujud pada masa mendatang dengan tidak meninggalkan persyaratan dasar untuk memenuhi kebutuhan bagi penduduk yang bertempat tinggal di dalamnya. (Muhammad Razi Rahman/Ant)