Meski Sering Didemo Saat Blusukan , Djarot Justru Bersyukur

Calon petahana wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku bersyukur ketika adanya unjuk rasa terhadap agenda blusukannya di berbagai wilayah DKI Jakarta.

"Saya malah bersyukur dengan cara seperti ini (unjuk rasa), akhirnya ada tugas tambahan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat," kata Djarot ketika mengadakan agenda blusukan di wilayah Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2016).

Ia menjelaskan bahwa nantinya juga akan memberikan pencerahan supaya masyarakat paham, bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila.

"Jadi artinya, sekaligus untuk memberikan pemahaman, agar masyarakat semakin dewasa," kata Djarot.

Djarot mengaku tidak ada tempat khusus di Jakarta yang dihindari terkait penolakan blusukan terhadap pasangan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful. Calon wakil gubernur dengan pasangan nomor urut dua tersebut juga mengatakan bahwa ia meyakini masyarakat Jakarta banyak yang cerdas dan memiliki tingkat toleransi tinggi.

Beberapa saat sebelumnya, agenda blusukan Djarot Saiful Hidayat sempat dihadang beberapa warga ketika melakukan blusukan di wilayah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, beberapa warga sempat meneriaki Djarot beserta pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditolak untuk mengadakan blusukan di wilayah tersebut dengan alasan isu penistaan agama.

Namun sebaliknya , beberapa warga masyarakat mengonfirmasi bahwa, beberapa oknum yang menolak dengan menggunakan pengeras suara tersebut bukan merupakan warga Mampang Prapatan.

Sebagian dari masa pendemo yang menolak kedatangan Djarot mengaku sebagai mahasiswa. Pada agenda blusukan sebelumnya Djarot juga mengeluhkan tentang adanya spanduk provokatif.

Djarot sendiri kemudian tetap melanjutkan blusukannya di wilayah Jakarta Selatan tersebut, karena warga Mampang sendiri menerima kehadiran Djarot di wilayah mereka.

Ia sengaja memilih Mampang karena ingin memastikan aparatur negara di wilayah tersebut terbebas dari praktek pungutan liar, karena ada beberapa informasi masih adanya warga yang ditarik biaya dalam pengurusan administrasi terkait KTP. (Ant)