Menkeu Sebut BLU Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan kerja Badan Layanan Umum lebih efisien dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan mampu berkompetisi dengan mengikuti perkembangan zaman.

"Kalau ada kemauan tentu kita bisa, BLU bisa disalurkan untuk tujuan yang konsisten dengan tata kelola yang efisien dan akuntabel," kata Sri Mulyani dalam rakor BLU 2016 di Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Sri Mulyani mengatakan selama ini aset BLU belum dimanfaatkan secara maksimal bagi masyarakat sehingga dibutuhkan evaluasi agar aset tersebut bisa bermanfaat untuk memberikan nilai tambah bagi kepentingan umum.

"Jumlah aset BLU cukup banyak, tapi belum efisien. Karena itu aset perlu digunakan optimal, tentu bukan karena tujuan profitabilitas, namun untuk kepentingan umum," ujarnya.

Untuk itu, ia juga mengharapkan pengelola BLU bisa melakukan inovasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan agar BLU mampu bersaing dengan institusi pelayanan swasta yang berorientasi kepada keuntungan belaka.

"BLU membutuhkan inovasi dan perbaikan kinerja agar tidak tertinggal dari swasta maupun institusi yang mempunyai modal dari luar negeri. Ini menjadi tantangan dari pengelola BLU," kata Sri Mulyani.

BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan serta melakukan kegiatan dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel.

Dengan menjadi BLU, maka unit pelayanan publik akan lebih akuntabel karena seluruh pendapatan maupun pengeluaran akan masuk dalam dalam struktur APBN sehingga seluruh pencatatan dapat lebih terkelola dengan baik.

Dalam 10 tahun terakhir, terdapat 182 BLU di 22 kementerian lembaga, dengan 90 persen diantaranya memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dukungan finansial kepada UKM, pengembangan indsutri, pengembangan teknologi dan percepatan pengembangan investasi.

Karena usia yang masih sangat muda, BLU masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mendorong efisiensi kerja, antara lain regulasi untuk peningkatan layanan, praktik bisnis sehat yang diiringi dengan jiwa kewirausahaan oleh pengelola BLU dan dukungan dari induk BLU.

Dalam rakor BLU 2016 yang dibuka Presiden Joko Widodo ini, Menteri Keuangan menyerahkan surat penetapan 23 BLU baru di lingkungan empat Kementerian Lembaga yaitu Panglima TNI/Menteri Pertahanan, Kapolri, Menteri Perhubungan serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

RSPAD Gatot Subroto yang berlokasi di Jakarta Pusat merupakan salah satu satuan kerja yang ditetapkan sebagai BLU pada 2016 dengan pengelola asetnya adalah TNI/Kementerian Pertahanan melalui penetapan KMK Nomor 804/KMK.05/2016 tertanggal 8 November 2016. (Ant)