Pajak Tumbuh 30 Persen, Kemenkeu Percepat Belanja Negara untuk Kejar Target Ekonomi 5,5 Persen di Kuartal I

Penerimaan pajak Indonesia tumbuh 30,4 persen secara tahunan hingga akhir Februari 2026, mencapai Rp245,1 triliun atau 10,4 persen dari target. Angka itu menjadi salah satu penopang utama strategi percepatan belanja yang kini disiapkan pemerintah di tengah tekanan eksternal akibat penutupan Selat Hormuz.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memaparkan data tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

"Sisi penerimaannya juga sangat memungkinkan kami untuk melakukan (percepatan belanja) itu, (karena) pertumbuhannya untuk pajak di atas 30 persen," kata Febrio dikutip dari ANTARA.

Realisasi belanja negara per 28 Februari 2026 tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target, melonjak 41,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kemenkeu menyebut laju belanja yang tinggi ini akan dijaga agar terdistribusi merata di sepanjang tahun, bukan menumpuk di kuartal tertentu.

"Kami ingin pertumbuhan ekonominya juga lebih merata di sepanjang tahun, di mana belanja negaranya juga kami buat lebih merata," kata Febrio.

Pemerataan belanja ini dirancang sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi agar tidak rentan terhadap gejolak di satu periode.

Target pertumbuhan ekonomi yang dikejar pemerintah adalah 5,4 persen secara tahunan hingga akhir 2026. Untuk kuartal I 2026, Kemenkeu memasang harapan lebih tinggi dari itu.

"Dengan (pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar) 5,39 persen (yoy), nanti kami harapkan (pertumbuhan) ini bisa berada di 5,5 persen atau lebih di kuartal I 2026, momentum pertumbuhan ekonomi itu juga kita harapkan terus berlanjut," ujar Febrio.

Pertumbuhan kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39 persen menjadi modal dasar optimisme itu.

Selain mendorong percepatan belanja, pemerintah juga menyiapkan serangkaian stimulus untuk menggerakkan konsumsi masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri.

Paket stimulus itu mencakup diskon tiket kereta api 30 persen, diskon tarif dasar angkutan laut 30 persen, penghapusan 100 persen tarif jasa pelabuhan untuk angkutan penyeberangan, dan diskon tiket pesawat.

Bantuan pangan berupa beras juga disiapkan untuk 35 juta Keluarga Penerima Manfaat dari kelompok desil I hingga IV. Penyaluran Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Sipil Negara tercatat sudah mencapai Rp24,7 triliun hingga 10 Maret 2026.

"Kami harapkan (penyaluran THR) ini juga sangat mendorong daya beli masyarakat di masa Ramadhan dan juga menjelang Idul Fitri, dan juga tentunya bagian dari (upaya meningkatkan) belanja masyarakat di kuartal I (2026) dan pertumbuhan ekonomi kuartal I (2026)," katanya.

Baca Juga: Kemenkeu Buka Suara Soal Keluhan Pajak THR ASN vs Swasta, Sebut Sama-Sama Kena Pungutan

Stimulus konsumsi ini dirancang agar dampaknya terasa langsung di angka pertumbuhan kuartal pertama.

Febrio tetap optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh stabil meski gangguan rantai pasok komoditas akibat penutupan Selat Hormuz masih berlangsung.

Strategi yang disiapkan Kemenkeu bertumpu pada dua hal: mempercepat realisasi anggaran dan menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap menjadi penopang pertumbuhan.