Secara Tahunan, Inflasi Sumut Tercatat 6,34 Persen

Inflasi tahunan Sumatera Utara 2016 tercatat sebesar 6,34% (yoy), berada di atas kisaran sasaran yang telah ditetapkan. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian inflasi tahun 2015 yang hanya tercatat 3,24% (yoy) dan di atas inflasi nasional sebesar 3,02% (yoy). Hal ini dikatakan Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara Difi A Johansyah di Medan, Kamis (5/1/2017).

Namun demikian, katanya, fenomena tingginya inflasi di Sumut pada tahun 2016 ini lebih didominasi oleh faktor nonfundamental (gangguan produksi) yang diperkirakan membaik dan tidak akan mempengaruhi tekanan inflasi dalam jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, imbuhnya, langkah pengendalian inflasi ke depan perlu difokuskan pada penguatan sumber pasokan dan peningkatan kelancaran distribusi pangan.

"Ke depan risiko peningkatan tekanan inflasi diperkirakan masih moderat, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa komoditas tertentu. Pemerintah mulai melakukan penyesuaian tarif listrik beberapa golongan agar penyaluran subsidi tarif listrik tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan ruang fiskal yang lebih lebar dalam mendorong aktivitas perekonomian ke depan," ujarnya.

Sementara itu, ia mengatakan tren perbaikan harga minyak dunia, meski berjalan lambat, juga masih mendorong tingginya risiko kenaikan inflasi dari sisi penyesuaian tarif BBM dan tarif listrik. Kondisi tersebut berlangsung di tengah baiknya daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas perkebunan. Dengan demikian, tekanan inflasi pada tahun 2017 diperkirakan tetap pada sasarannya yaitu 4?1%.

"Dengan melihat risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara terus meningkatkan koordinasi di level provinsi maupun kabupaten kota dalam menggiatkan program-program pengendalian inflasi sesuai dengan roadmap pengendalian inflasi yang telah disusun sebelumnya," ujarnya.

Lanjutnya, dalam jangka menengah hingga panjang, pengendalian inflasi yang lebih sustainable diharapkan dapat ditunjang oleh pembentukan BUMD pangan dan peningkatan kerja sama antar-pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di pasaran.